MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Pengawasan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2025 pasca putusan MK nomor 313/ PHPU.BUP-XXIII/2025, di ruang rapat Setda Barito Utara, Senin (4/8/2025).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan PSU berjalan demokratis, aman, dan sesuai ketentuan hukum.
Rakor ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Pj Bupati Barito Utara, Indra Gunawan, jajaran Forkopimda, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPUD, ketua bawaslu, TNI, Polri, Ketua PWI, serta tamu undangan lainnya.
Hadir pula Staf Khusus Kemenko Polhukam, Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto (Bidang Pertahanan), Prof. Dr. Imron Cottan (Bidang Luar Negeri), Irjen Pol. Arradina Zessa Devy (Bidang Intelijen, Aktivis, dan Pergerakan), serta Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri, Drs. Syarmadani.
Dalam sambutannya Pj Bupati Indra Gunawan, menyampaikan bahwa Pemkab Barut melalui koordinasi seluruh lintas sektor yang terlibat telah mempersiapkan secara baik dalam tahapan PSU pilkada tahun 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 06 Agustus 2025.
Pj Bupati juga menekankan pentingnya netralitas ASN serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah selama proses PSU berlangsung.
Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi lintas sektor guna mendukung kelancaran tahapan Pemilu ulang tersebut.
"Pemkab Barut bersama seluruh jajaran steakholder terkait, baik KPUD, Bawaslu, TNI, Polri, kejaksaan, serta seluruh jajaran terkait selalu melakukan koordinasi dalam persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2025 di Kabupaten Barito utara. Dengan melakukan koordinasi antar steakholder terkait terlebih di dukung oleh Kemendagri bersama Kemenkopulkam diharapkan PSU Pilkada tahun 2025 di Barito Utara ini dapat berjalan dengan baik," ujar Indra Gunawan.
Letjen TNI (Purn.) Yoedhi Swastanto selaku Ketua Tim Pemantau PSU, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajajaran terkait terhadap persiapan yang dinilai sudah cukup matang oleh seluruh steakholder terkait.
"Melalui rapat koordinasi yang telah kita laksanakan, saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran yang terlibat yang telah mempersiapkan pelaksanaan PSU Pilkada tahun 2025 pasca putusan MK. Harapan kita bersama PSU akan terlaksana berjalan dengan baik, aman, tertib dan lancar sesuai dengan regulasi hukum yang berlaku," ujar Yoedhi Swastanto.
Senada dengan itu, Perwakilan Kemendagri, Drs. Syarmadani, menyampaikan bahwa pengawasan yang ketat serta dukungan penuh dari pemerintah daerah menjadi kunci utama untuk menjamin terselenggaranya proses demokrasi sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kegiatan dilanjutkan dengan paparan dari masing- masing steakholder terkait Pemantauan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tahun 2025 di Kabupaten Barito Utara.
Rakor ini merupakan bagian dari upaya intensif Pemkab Barito Utara dan Pemerintah Pusat dalam menyukseskan PSU, sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Harapannya, PSU di Barito Utara dapat berjalan dengan tertib dan mencerminkan kehendak rakyat secara utuh sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. (dsk/my/jp).
