KUALA KAPUAS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program Nasional 3 Juta Rumah, yang dilaksanakan, Selasa (29/07/2025).
Pemkab Kapuas mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas.
Dalam rakor yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, Pemerintah Kabupaten Kapuas diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik (Sahli Bid. PHP), Raison, dan turut dihadiri oleh Kepala BPS Kabupaten Kapuas, Ahmad Nasrullah, serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperkuat langkah konkret dalam pengendalian inflasi di daerah serta mengevaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program Nasional Pembangunan Tiga Juta Rumah.
Dalam arahannya Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada 10 provinsi dengan angka inflasi terendah, termasuk di antaranya Provinsi Kalimantan Tengah dengan inflasi tahunan (y-o-y) sebesar 1,06%, jauh di bawah rata-rata nasional yaitu 1,87%.
Tomsi juga menekankan pentingnya peran aktif kepala daerah dalam mengendalikan laju inflasi serta pentingnya sinergi antar lembaga dan konsistensi dalam pemantauan harga dan stok komoditas pangan strategis di pasar.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyampaikan tinjauan inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu keempat Juli 2025. Berdasarkan data SP2KP, 36 provinsi mengalami kenaikan IPH, sedangkan hanya 1 provinsi mengalami penurunan. Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH meliputi cabai rawit, bawang merah, dan beras.
Dari hasil monitoring Kantor Staf Presiden (KSP), komoditas strategis yang saat ini tergolong tidak aman dari sisi harga yaitu bawang merah, beras medium, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, dalam paparannya menjelaskan bahwa Rakortas Pangan yang digelar pada 25 Juli 2025 menyoroti pentingnya penanganan kasus beras oplosan.
Ia menyampaikan, bahwa para produsen diimbau untuk tidak menarik barang dari pasar, menyesuaikan harga-harga sesuai spesifikasi beras, dan memperbaiki kualitas produksi.
Selain itu, stok yang telah tersedia di gudang maupun yang telah dipajang di pasar ritel akan tetap disalurkan, dengan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras yang direncanakan akan disesuaikan menjadi satu harga.
Untuk itu, Badan Pangan Nasional akan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan penyesuaian HET dan klasifikasi mutu beras.
Sementara itu, Perum Bulog melaporkan bahwa
kebutuhan anggaran untuk penyaluran beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli hingga Desember 2025 diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun.
Program SPHP tersebut kembali digulirkan mulai bulan Juli hingga akhir tahun, dengan total pagu penyaluran SPHP sepanjang tahun 2025 sebesar 1,5 juta ton. Penyaluran beras dilakukan melalui jaringan pengecer serta dalam kegiatan Gerakan Pasar Murah.
Di akhir sesi, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR memaparkan capaian program 3 Juta Rumah. Hingga 25 Juli 2025, data yang disampaikan oleh pemerintah daerah dan desa/kelurahan secara nasional baru mencapai 244.248 unit rumah, atau 8,14% dari target. (fah/hru/jp).