JAKARTA- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar kegiatan forum koordinasi dengan investor dan mengundang seluruh perusahaan yang berinvestasi.
Bupati Mura, Heriyus, mengatakan, kegiatan ini sangat strategis dalam rangka silaturahmi serta meningkatkan sinergi.
"Pemda mempunyai tanggung jawab menjaga dan melindungi kegiatan investasi di Murung Raya, sehingga kami perlu mengenal dan ingin mengetahui perihal kendala apa saja yang dihadapi para investor,” tutur Heriyus, Selasa (8/7/2025).
Dalam kesempatan itu, Bupati Heriyus, menyampaikan proses pembangunan yang selama ini sudah dicapai Kabupaten Murung Raya semua itu tak lepas dari peran para investor. Sehingga melalui kegiatan ini menjadi wadah komunikasi antara Pemda dan para investor.
Heriyus yang juga didampingi Wabup Mura, Rahmanto Muhidin, menuturkan melalui kegiatan ini diharapkan diperoleh hasil atau pokok kesepakatan yang menjadi penguat. Sehingga program pembangunan Pemeda ke depan bisa lebih bersinergi dengan kegiatan pemberdayaan dari perusahaan.
Sementara itu, Plt. Sekda Mura yang juga selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Mura, Sarwo Mintarjo, menambahkan bahwa kegiatan ini dalam rangka meningkatkan investasi di daerah dan mendorong sektor perekonomian maupun pembangunan di Murung Raya.
Sejumlah perusahaan diundang dalam kegiatan tersebut, baik yang bergerak di bidang pertambangan, kehutanan, maupun perkebunan.
Diluar para investor, Sarwo, menjelaskan peserta berasal dari pihak DPRD Murung Raya, Kepala Dinas terkait maupun Camat dan tamu undangan lainnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Mura, Rumiadi mengingatkan investor yang menanamkan modal di Murung Raya memperhatikan masyarakat, khususnya masyarakat disekitar wilayah usahanya agar dapat dibantu melalui program CSR perusahaan diselaraskan dengan program Pemda.
Dirinya mengharapkan agar perusahaan memperhatikan rekrutmen tenaga kerja dengan memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat khususnya anak-anak muda Murung Raya
“DPRD akn terus mengawal pembangunan daerah dan menjalankan fungsi pengawasan agar tidak ada kebijakan yang menyalahi aturan serta merugikan masyarakat,” pungkasnya.(maya/jp).
