KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghadiri rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, di Gedung Idham Chalid, Komplek Perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pemerintahan daerah agar semakin transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, didampingi Wakil Bupati H Suriani, dan Sekretaris Daerah H Muhammad Noor.
Turut serta mendampingi, para asisten, kepala OPD Pemkab HSS, para Kepala Bagian di lingkungan Pemkab HSS, Direktur RSUD Brigjend H Hasan Basery, serta Direktur RSUD Daha Sejahtera.
Dari unsur legislatif, hadir Ketua DPRD HSS, Wakil Ketua DPRD, beserta jajaran Badan Anggaran DPRD HSS. Sementara itu, dari pihak KPK RI hadir Direktur Korsup Wilayah III, Ely Kusumastuti, bersama Maruli Tua dan jajaran tim KPK.
Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan Pemkab HSS dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, pelayanan publik, dan pengawasan. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Dengan adanya pendampingan dan evaluasi dari KPK RI, kami optimis tata kelola pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan semakin baik, bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sekaligus menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas,” ungkap Bupati HSS, H Syafrudin Noor.
Sementara itu, Direktur Korsup Wilayah III KPK, Ely Kusumastuti, menekankan pentingnya menjaga integritas serta memperkuat sistem tata kelola pemerintahan.
Ia menegaskan, bahwa upaya pencegahan korupsi harus diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik. Sehingga masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kinerja pemerintah.
Kegiatan ini sekaligus menjadi wadah sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam memperkuat komitmen bersama memberantas korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang lebih baik. (ari/jp).
