BANJARMASIN- Kejaksaan Negeri Balangan memberikan tanggapan terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa M. Reza Arpiansyah dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana penyertaan modal PT. Asabaru Dayacipta Lestari (Perseroda).
Hal ini disampaikan dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Senin (22/9/2025).
Dalam tanggapannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan Helmy Afif Bayu Prakarsa, S.H, membantah klaim penasihat hukum terdakwa terkait beberapa poin penting.
Pertama, mengenai pernyataan bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pencairan modal. JPU menegaskan, bahwa terdakwa telah menandatangani surat permohonan pencairan modal dasar senilai Rp10 miliar pada tanggal 8 Desember 2022. Surat tersebut, beserta dokumen pendukung lainnya, telah disita dan dijadikan barang bukti dalam persidangan.
"Alasan penasihat hukum terdakwa bahwa tidak pernah mengajukan pencairan modal adalah alasan yang mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta persidangan," ujar JPU.
Kedua, JPU juga menanggapi pernyataan penasihat hukum mengenai belum siapnya operasional PT. Asabaru Dayacipta Lestari karena belum adanya struktur internal perusahaan.
JPU menjelaskan, penyertaan modal kepada PT. Asabaru Dayacipta Lestari telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2022. Dana penyertaan modal sebesar Rp10 miliar diterima pada tanggal 23 Desember 2022.
JPU menegaskan, bahwa terdakwa mengetahui belum terbentuknya struktur organisasi perusahaan, tetapi tidak membuat Rencana Bisnis dan Rencana Kerja serta Anggaran BUMD. Sebaliknya, terdakwa langsung menggunakan dana tersebut untuk pemindahbukuan dan penarikan tunai, termasuk pemberian cek kepada pihak lain.
"Atas hal itu, telah dengan terang tergambar niat jahat (mens rea) dari terdakwa dalam penggunaan dana penyertaan modal PT. Asabaru Daya Cipta Lestari," tegas JPU.
Menanggapi pembelaan terdakwa terkait pembebanan uang pengganti, JPU menyatakan, bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi-saksi mengenai aliran dana tersebut selama pemeriksaan. Terdakwa juga tidak memberikan bukti apapun untuk mendukung klaimnya.
Berdasarkan keterangan saksi dari Bank Kalsel, Bank Mandiri, dan ahli, JPU kembali menegaskan, bahwa setiap pencairan dana atas nama PT. Asabaru Dayacipta Lestari hanya memerlukan tanda tangan terdakwa selaku direktur.
Atas hal itu, JPU berpendapat bahwa dalil yang dikemukakan oleh terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelumnya, dalam nota pembelaannya Reza Apriansyah membeberkan aliran dana dugaan korupsi penyertaan modal ke PT. ADL ,ada Rp2,65 miliar. Sebagai fee komitmen yang diklaim diminta oleh pemegang saham (Bupati) melalui Komisaris (Sekda).
Bahkan dalam pledoinya, Reza, menyebut bahwa dirinya hanya menjalankan perintah pemegang saham. Ia bahkan menuding lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah serta kelalaian komisaris turut andil dalam merugikan negara hingga Rp18,64 miliar.
Reza mengklaim telah mengembalikan Rp6,96 miliar dan menuding dana lainnya digunakan atas sepengetahuan pemegang saham, termasuk untuk komitmen fee Rp2,65 miliar melalui komisaris.
Dan operasional perusahaan yang sebagian disalurkan ke perusahaan milik pihak-pihak terafiliasi yang disebutnya 2 perusahaan yang disebut-sebut terkait keluarga Bupati Balangan.
Dengan demikian, JPU berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh penasihat hukum dalam nota pembelaan harus dikesampingkan. Sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh pengadilan. (hru/jp).
