PURUK CAHU- Pembangunan di Kabupaten Murung Raya akan turut terkena imbas setelah pusat mengurangi TKD sebesar Rp1,2 T untuk tahun 2026.
Ketua Komisi II DPRD Mura, Bebie, mengatakan pemotongan anggaran ini akan berdampak dengan program-program pembangunan ke depan.
Bebie mengatakan, legislatif bersama eksekutif saat ini tengah menyusun skema penyesuaian akibat TKD.
"Intinya, sudah tentu akan ada pengurangan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, dan kita akan fokus pada hal-hal mendasar," ujar Bebie di Puruk Cahu, Sabtu (25/10/2025)
"Tiada cara lain selain bagaimana semua pihak harus bersinergi untuk bagaimana supaya APBD murni kabupaten bisa ditingkatkan, kita tidak boleh selalu tergantung dengan pusat," tambahnya.
Sementara itu, Bupati Murung Raya, Heriyus, pada rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, Kamis (23/10/2025) mengatakan bahwa Pemkab Mura mendapat pemangkasan alokasi dana transfer ke daerah TKD sebesar Rp1, 2 triliun yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.
"Akibat pengurangan TKD ke daerah berdampak sangat besar seperti kegiatan-kegiatan tidak terlaksana hanya kegiatan operasional dinas, juga akan berdampak terhadap program pembangunan yang telah direncanakan tahun depan," kata Heriyus.
Pemotongan belanja ini juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi terutama jika tidak diimbangi dengan peningkatan belanja produktif.
Heriyus berharap, pemerintah pusat tidak mengurangi alokasi dana transfer ke daerah (TKD). Karena kebijakan tersebut, dinilai berpengaruh langsung pada kelancaran program pembangunan dan pelaksanaan visi-misi daerah.
Ia menegaskan, apabila TKD tetap jadi dikurangi, pihaknya bakal menyesuaian penggunaan anggaran di awal tahun 2026.
"Kalau TKD sampai dikurangi, kemungkinan kami akan melakukan penyesuaian lagi di awal tahun," jelasnya.
Di tengah keterbatan anggaran, Heriyus meminta program dapat terus berjalan, sesuai hasil evaluasi nantinya.
"Program-program dan visi-misi bisa berjalan, kita evaluasi lagi APBD kita tahun depan," harapnya.
"Dengan efisiensi anggaran, kondisi pembangunan di Murung Raya berjalan agak lambat. Namun kita terus berjuang untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini," jelas Heriyus.
Lanjut Heriyus, terkait dengan belanja pegawai pemerintah seperti ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), honorer masih sesuai rencana karena anggarannya sudah tersedia.
Seperti diketahui, TKD 2026 untuk Pemkab Murung Raya berkurang sekitar Rp1, 2 triliun. Dengan artian, estimasi TKD dalam KUA-PPAS 2026 sebesar Rp2, 6 triliun turun menjadi Rp1,6 triliun atau berkurang sekitar 43%. (maya/jp).
