BANJARMASIN- Musibah banjir yang melanda beberapa kawasan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan selain mengganggu perekonomian masyarakat, juga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan pangan, khususnya di daerah yang terdampak langsung banjir akibat rob dan curah hujan yang cukup tinggi.
Untuk memgetahui persiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menghadapi kebutuhan pangan tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja evaluasi ketahanan pangan bersama mitra kerja terkait, di ruang rapat Komisi II Gedung DPRD Provinsi Kalsel Lt. 4, Jalan Lambung Mangkurat No. 8, Banjarmasin, Rabu (7/1/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhamad Yani Helmi, mengungkapkan dari hasil evaluasi diketahui bahwa di sektor pertanian, khususnya tanaman padi, saat ini Kalsel mengalami surplus, ternasuk di sektor peternakan unggas (ayam) juga mengalami surplus.
"Jadi, ketersediaan pangan di pasar cukup tersedia dan melalui dinas ini juga perintah Pak Gubernur untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Utamanya di daerah martapura (Kabupaten Banjar) secara umum. Kami anggota dewan juga ikut membantu korban banjir," tutur pria yang akrab disapa Paman Yani.
Terkait penanganan banjir ke depan, politisi Partai Golongan Karya ini menyebut, bahwa berencana menggandeng BWS (Balai Wilayah Sungai) Kalimantan III untuk bersama-sama mengevaluasi sungai-sungai dan anak sungai yang ada di Kalsel, khususnya sungai Martapura agar bisa di normalisasi.
"Masalah banjir ini kita penanganannya dari hulu sampai ke hilir. Tidak bisa kita banjir kita bagi-bagi bantuan itu tidak akan selesai. Jadi inginkan pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat, itu selain hutan kita reboisasi, sungai juga harus kita normalisasi, utamanya sungai Martapura," ucap Paman Yani.
Senada, Sekretaris Komisi II H Jahrian, menambahkan ke depan untuk mengantisipasi gagal panen akibat lahan persawahan masyarakat yang terkena banjir, pihaknya akan mengusulkan pola tanam padi terapung dengan memanfaatkan pohon bambu yang dibuat seperti rakit diberi tanah untuk media tanam padi.
Pohon Bambu ini rencananya akan ditanam di daerah yang rawan longsor, seperti di beberapa titik di jalan lintas Banjarbaru- Batulicin karena akarnya dirasa mampu mengikat tanah agar tidak longsor.
"Bambu itu direncanakan dikemudian hari kita membuat padi apung, yaitu tanam padi apung diatas bambu. Kalau orang Thailand menggunakan busa dan kita di Kalimantan bambu," terang politisi Partai Nasdem.
Rapat kerja evaluasi penanganan ketahanan pangan diikuti mitra kerja dari Pemerintah Provinsi Kalsel, yakni Bappeda, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Dinas Perdagangan dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan. (sar/ali/jp).
