TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kesetaraan Gender Tahun 2026 sebagai langkah strategis memperkuat pengarusutamaan gender (PUG) dalam seluruh proses pembangunan daerah, Kamis (22/1/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Timur tersebut dihadiri lintas organisasi perangkat daerah serta unsur kecamatan.
Rakor secara resmi dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur, Misnohartaku. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, yang menempatkan PUG sebagai salah satu strategi utama pembangunan nasional dalam mewujudkan kesetaraan gender.
Dalam sambutannya Sekda Bartim, Misnohartaku, menekankan pentingnya komitmen dan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengimplementasikan PUG, khususnya melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.
Menurutnya, kesetaraan gender merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
"PUG harus hadir sejak tahap perencanaan hingga pelaporan, sehingga kebijakan dan program benar-benar menjawab kebutuhan seluruh kelompok masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Barito Timur, Hotmaria Manik, menegaskan bahwa revitalisasi PUG harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga mencakup penganggaran, pelaksanaan program, hingga pemantauan dan evaluasi.
"Pengarusutamaan gender bukan sekadar program sektoral, melainkan pendekatan pembangunan yang harus terintegrasi di seluruh perangkat daerah agar kesenjangan gender dapat ditekan secara nyata,” ujarnya.
Rakor ini menghadirkan sejumlah narasumber strategis, di antaranya Kepala Bapplitbangda Kabupaten Barito Timur, Kepala DP3AKB, serta Inspektur Kabupaten Barito Timur, yang membahas penguatan perencanaan, penganggaran responsif gender (PPRG), hingga pengawasan pelaksanaan PUG di daerah.
Kegiatan tersebut turut diikuti auditor PPRG, perencana, analis kebijakan, serta perwakilan seluruh kecamatan di Kabupaten Barito Timur.
Melalui rakor ini, Pemkab Barito Timur berharap implementasi PUG semakin terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan. (zi/jp).