BANJARMASIN- Upaya memperkuat kerja bersama antara Tim Penggerak PKK Kalsel dan Pemerintah Daerah Provinsi (Pemprov) Kalsel terus dimatangkan.
Hal itu terlihat dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang dipimpin Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj Fathul Jannah Muhidin, bersama pimpinan SOPD lingkup Pemprov Kalsel, di Aula Sasangga Banua, Banjarmasin, Rabu (21/1/2026)
Rapat tersebut menjadi ruang penyamaan langkah agar program-program PKK sejalan dengan kebijakan dan kegiatan pemerintah daerah, sehingga dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke lapisan paling bawah.
Hj Fathul Jannah menyebut, bahwa koordinasi lintas sektor sebagai fondasi penting dalam menjalankan 10 Program Pokok PKK secara optimal di seluruh daerah.
Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas terlaksananya pertemuan tersebut dan menekankan pentingnya sinkronisasi sejak awal tahun.
"Alhamdulillah, hari ini TP PKK Provinsi Kalsel melaksanakan rapat koordinasi bersama SOPD Pemprov terkait 10 Program Pokok PKK. Insya Allah, apabila sinkronisasi ini berjalan lancar, maka di bulan akhir Januari ini juga kita bisa langsung turun ke kabupaten/kota,” ujarnya.
Menurutnya, keselarasan perencanaan, kecepatan waktu, serta keterpaduan data antarinstansi akan sangat menentukan keberhasilan program di lapangan. Dengan koordinasi yang terbangun baik, pelaksanaan kegiatan PKK dapat dipercepat dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Rapat tersebut juga diisi dengan pemaparan sejumlah program strategis dari berbagai SOPD yang siap disinergikan sepanjang tahun 2026. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, misalnya, menyiapkan layanan perpustakaan keliling dengan muatan konten lokal dan penguatan literasi masyarakat.
Sementara itu, BPJS Kesehatan menyampaikan bahwa cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kalimantan Selatan telah mencapai 98 persen, sekaligus menyatakan kesiapan mendukung kegiatan skrining kesehatan secara massal bersama PKK.
Dukungan di bidang ekonomi masyarakat juga disampaikan Dinas Perdagangan melalui rencana pelaksanaan pasar murah pada tiga momentum besar, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, serta Natal dan Tahun Baru.
Adapun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) memaparkan 13 agenda utama, termasuk pelaksanaan Jambore PKK yang dijadwalkan pada Agustus 2026.
Dari sektor peningkatan keterampilan, Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Disnaker turut menawarkan berbagai pelatihan bagi kader PKK, salah satunya pelatihan servis pendingin ruangan (AC) yang diharapkan dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga.
Istri Gubernur Kalsel tersebut berharap, melalui rapat koordinasi lintas sektor ini, seluruh program dan kegiatan PKK dapat dilaksanakan lebih cepat, tepat sasaran, serta manfaatnya dapat segera dirasakan langsung oleh masyarakat di Kalimantan Selatan.
"Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, kami berharap seluruh kegiatan PKK dapat dilaksanakan lebih cepat, lebih terarah, dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya. (md/ali/jp).