SURABAYA- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memperdalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dengan melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur, Senin (30/3/2026).
Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Pansus II, Firman Yusi, tersebut turut melibatkan sejumlah mitra kerja dari lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, di antaranya Bappeda, Dinas Pendidikan, Dinas Perumahan dan Permukiman, serta Dinas Lingkungan Hidup.
Firman Yusi menyampaikan, Jawa Timur dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai berhasil mengelola pelaksanaan TJSLP secara optimal dibandingkan Kalsel. Pihaknya ingin menggali praktik terbaik guna menyempurnakan substansi Ranperda.
"Kami ingin memperkaya materi Raperda agar lebih efektif dan aplikatif, dengan belajar dari pengalaman Jawa Timur dalam mengelola TJSLP,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus II memperoleh sejumlah poin penting, terutama terkait pola koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam pembagian program CSR. Selain itu, Jawa Timur dinilai berhasil membangun sinergi dengan perusahaan melalui forum TJSLP.
Menurut Firman, pendekatan yang diterapkan tidak menitikberatkan pada pembagian dana, melainkan pada keselarasan program dan sasaran.
"Yang utama adalah penyelarasan program, bukan sekadar pembagian dana. Ini lebih efektif untuk memastikan manfaatnya tepat sasaran,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, wacana kewajiban penyediaan dana CSR sempat muncul dalam pembahasan Raperda. Namun, berdasarkan pengalaman Jawa Timur, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi partisipasi perusahaan.
"Jika diwajibkan dalam bentuk dana, perusahaan cenderung enggan terlibat. Karena itu, pendekatan berbasis program dan sasaran dinilai lebih realistis,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi (Rendalev) Bappeda Jawa Timur, Yusuf Ardyasana, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan menjadi kunci dalam mengatasi berbagai persoalan pembangunan daerah.
"Permasalahan daerah tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Diperlukan dukungan perusahaan dan masyarakat melalui partisipasi dalam program CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan,” ujarnya.
Ia berharap, pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi pengalaman sekaligus memperkuat kerja sama antardaerah dalam pengelolaan TJSLP. (sar/ali/jp).
