Rapat dipimipin Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, didampingi wakil ketua, Mardianto dan Eskop, serta dihadiri anggota DPRD Bartim, Bupati M. Yamin, Sekda, para asisten, staf ahli, kepala OPD, camat, dan tamu undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Barito Timur, M. Yamin, menyampaikan bahwa kinerja pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan tren positif, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menegaskan, penyampaian LKPJ merupakan kewajiban kepala daerah sesuai regulasi, yang harus dilakukan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Laporan ini menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sekaligus pijakan untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ujarnya.
Secara makro, pertumbuhan ekonomi Barito Timur pada 2025 tercatat sebesar 3,9 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita atas dasar harga berlaku meningkat menjadi Rp94,05 juta, dibandingkan Rp91,90 juta pada 2024.
Tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari 6,6 persen menjadi 6,1 persen. Kemiskinan ekstrem juga turun menjadi 1,9 persen atau sekitar 2.254 jiwa. Selain itu, tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 3,15 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 75,5 poin.
"Capaian ini menunjukkan arah pembangunan berada pada jalur yang tepat, meskipun masih memerlukan penyempurnaan,” kata M. Yamin.
Ia menjelaskan, tema pembangunan Barito Timur pada 2025 adalah peningkatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui investasi dan pembangunan infrastruktur, dengan fokus pada sektor berbasis sumber daya lokal seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, dan peternakan.
Sejumlah program prioritas juga menunjukkan progres signifikan. Program “1 Desa 1 WiFi” telah menjangkau 39 desa, melampaui target awal 20 desa. Program perpustakaan digital terealisasi di 30 desa, sementara akses air bersih di pedesaan mencapai 98 persen desa.
Di sektor kesehatan, layanan kunjungan rumah bagi lansia telah menjangkau seluruh desa. Pembangunan rumah sakit umum daerah (RSUD) tipe B juga berjalan sesuai rencana.
Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, pemerintah daerah melaksanakan pelatihan tenaga kerja bagi 611 orang serta memberikan beasiswa kepada 157 pelajar dari keluarga kurang mampu. Program makan bergizi gratis telah menjangkau seluruh sasaran, dan percepatan penurunan stunting mencapai 80,84 persen desa, melampaui target 70 persen.
Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp1,349 triliun atau 103 persen dari target. Sementara realisasi belanja sebesar Rp1,302 triliun atau 91,48 persen dari pagu anggaran.
Selain itu, Barito Timur meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta penghargaan sebagai daerah dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Kalimantan Tengah pada 2025.
M. Yamin menegaskan, LKPJ tidak hanya memuat capaian, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan.
"Kami menyadari masih terdapat kekurangan. Masukan dan rekomendasi DPRD sangat penting untuk perbaikan ke depan,” ujarnya.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat terus diperkuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Barito Timur. (zi/jp).
