BANJARMASIN- Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk membahas rencana program strategis periode 2024–2029 serta program kerja tahun 2026, Kamis (5/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel Lantai IV Gedung A itu dipimpin Ketua Komisi III, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si.
Dalam rapat tersebut, beberapa UPTD memaparkan rencana program strategis masing-masing, di antaranya UPTD BPAM Banjarbakula, UPTD Kebun Raya Banua, UPTD Terminal Tipe B dan Trans Perkotaan, serta UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi.
Program yang disampaikan meliputi peningkatan layanan air bersih di kawasan Banjarbakula, pengembangan kawasan konservasi Kebun Raya Banua, rehabilitasi terminal tipe B, hingga penguatan pengujian mutu bahan konstruksi guna menjamin kualitas pembangunan daerah.
Pada hari yang sama, Komisi III juga menggelar rapat bersama UPTD lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan, yakni UPTD Laboratorium Lingkungan, UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Banjarbakula.
Pembahasan dalam rapat tersebut mencakup evaluasi capaian program tahun 2025 dan rencana kegiatan tahun 2026, termasuk kebutuhan tambahan sarana dan prasarana operasional.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, menegaskan rapat kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta efektivitas penggunaan anggaran di lingkungan perangkat daerah.
Ia menyebutkan, bahwa sejumlah UPTD masih memerlukan dukungan tambahan peralatan guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa di antaranya juga memiliki potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Melalui rapat kerja ini, kami ingin memastikan program yang direncanakan benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara efektif,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kalsel berharap sinergi antara DPRD dan perangkat daerah terus diperkuat agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
