TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) menggelar rapat evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (4/3/2026), di Rumah Jabatan Bupati Barito Timur.
Rapat dipimpin Sekretaris Daerah Bartim, Misnohartaku, dan dihadiri unsur Forkopimda yang diwakili Pabung, Kasat Intel Polres, serta Kasi Datun Kejaksaan. Turut hadir para asisten dan staf ahli Setda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, antara lain DLH, Dinas Kesehatan, Diskominfo, Dinas Pendidikan, RSUD Tamiang Layang, Koordinator MBG Bartim, serta para pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Barito Timur.
Asisten I Setda Bartim, Ari Panan, mengatakan rapat evaluasi tersebut bertujuan mencermati berbagai permasalahan dan aspek teknis pelaksanaan Program MBG agar berjalan optimal, aman, dan sesuai ketentuan.
"Rapat membahas secara rinci tahapan kerja tim, mulai dari persiapan, proses pengolahan atau memasak, pengepakan hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat,” ujarnya.
Selain itu, pengelolaan limbah dapur maupun limbah di sekolah juga menjadi perhatian. Ketersediaan sarana pendukung seperti listrik, air bersih, serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) turut dibahas untuk memastikan standar kebersihan dan kesehatan terpenuhi.
Ari Panan menambahkan, jumlah penerima manfaat yang melebihi kapasitas layanan SPPG di beberapa titik juga menjadi bahan diskusi dalam rapat tersebut. Kebersihan alat memasak dan ompreng, baik sebelum maupun setelah digunakan, turut disoroti.
Kesehatan petugas yang terlibat dalam program juga menjadi perhatian. Dinas Kesehatan bersama pihak RSUD memberikan penjelasan terkait kesiapan peralatan dan tenaga medis apabila terjadi kondisi darurat.
Selain itu, penanganan limbah domestik dan sampah, serta peran aktif pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung program MBG turut dibahas secara komprehensif.
Perwakilan Forkopimda juga menyampaikan sejumlah saran strategis, antara lain pentingnya koordinasi jika terjadi permasalahan di lapangan, evaluasi terhadap pemasok bahan makanan, serta kelengkapan perizinan seperti sertifikat SPPG dan SPPL.
Seluruh pihak juga diingatkan untuk mengantisipasi potensi persoalan hukum, bersikap cepat tanggap terhadap setiap masalah agar tidak berkembang di media sosial, serta memahami ketentuan yang berlaku.
Sekda Bartim, Misnohartaku, menegaskan Program MBG merupakan tanggung jawab bersama seluruh unsur terkait.
Ia meminta seluruh pihak mempelajari regulasi yang berlaku dan meningkatkan koordinasi apabila terdapat kendala di lapangan. Para camat hingga perangkat kelurahan dan desa juga diminta aktif melakukan monitoring guna memastikan program berjalan baik, aman, dan tepat sasaran.
Melalui evaluasi ini, Pemkab Bartim berharap pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Barito Timur semakin tertib, profesional, serta memberi manfaat optimal bagi masyarakat. (zi/jp).
