KUALA KAPUAS- Wakil Bupati Kapuas, Dodo, mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait rencana revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Rabu (11/3/2026).
Kegiatan yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah kabupaten dari berbagai wilayah di Indonesia.
Wabup Kapuas, Dodo, mengikuti diskusi dari ruang rapat Kantor Bupati Kapuas didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kapuas.
FGD ini bertujuan menghimpun masukan dan aspirasi pemerintah daerah terkait rencana perubahan regulasi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, Dodo menilai revisi UU Pemerintahan Daerah menjadi momentum penting untuk memperkuat peran dan kewenangan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang lebih efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Revisi Undang-undang Pemerintahan Daerah diharapkan dapat memberikan ruang yang lebih optimal bagi pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangannya, sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal dan pembangunan daerah berjalan lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum diskusi seperti FGD menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan pengalaman, tantangan, serta berbagai masukan konstruktif dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.
Menurutnya, aspirasi yang disampaikan pemerintah kabupaten diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses penyempurnaan regulasi tersebut.
"Melalui FGD ini, kami berharap masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi perhatian dalam proses revisi undang-undang, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan daerah serta mendorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia,” tambahnya.
FGD tersebut juga dihadiri sejumlah undangan dan perwakilan perangkat daerah yang mengikuti jalannya diskusi guna menyerap informasi serta memberikan masukan terkait implementasi UU Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten. (fah/hru/jp).