BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta keterbatasan anggaran saat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Selasa (14/4/2026).

Kepala BPBD Kalsel, Ronny Eka Saputra, memaparkan capaian kinerja sepanjang 2025, khususnya dalam mitigasi dan penanganan bencana. 

Ia juga menanggapi rekomendasi DPRD terkait peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kalsel, H Heriansyah, menjelaskan tugas lembaganya meliputi pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, deteksi dini konflik sosial, hingga pengawasan organisasi kemasyarakatan (ormas). 

Ia mengakui, pengelolaan ormas masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti belum optimalnya pelaporan administrasi dan potensi gesekan antar kelompok.

Dalam rapat tersebut, keterbatasan anggaran menjadi sorotan utama karena dinilai berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan program di kedua instansi tersebut.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Kalsel, H Rais Ruhayat, mengingatkan pentingnya langkah antisipasi menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan berlangsung mulai Mei hingga September.

"Potensi kekeringan dan karhutla sangat tinggi, ini harus menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi dalam LKPj 2025,” ujarnya.

Ia juga menekankan agar efisiensi anggaran tidak mengurangi kualitas program, khususnya dalam menjaga stabilitas daerah.

"Kita harus tetap bekerja seefisien mungkin, tetapi hasilnya harus maksimal,” tegasnya.

Pembahasan ini menjadi bagian dari evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus dasar perumusan program yang lebih efektif ke depan. (sar/ali/jp).