BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah mitra kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Tahun Anggaran 2025, Selasa (14/4/2026).

Wakil Ketua Pansus II, H Suripno Sumas, mengatakan rapat tersebut menjadi bagian dari pendalaman materi untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif terhadap LKPj Gubernur.

"Sebagian mitra kerja hadir dan dari pendalaman yang dilakukan, kami memperoleh sejumlah masukan penting sebagai bahan penyusunan rekomendasi,” ujarnya.

Dalam pembahasan itu, Pansus II menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu penopang pendapatan daerah.

Terkait PT Bangun Banua, Pansus II menilai masih terdapat program yang memerlukan penguatan aspek regulasi agar dapat diimplementasikan secara optimal.

"Ke depan, kami mendorong agar aspek legal dan regulasi dipersiapkan lebih matang sehingga program dapat berjalan maksimal,” kata Suripno.

Sementara itu, PT Jamkrida Kalsel mendapat apresiasi atas sejumlah capaian yang telah dilakukan. Namun, Pansus II tetap mendorong peningkatan kinerja, terutama dalam optimalisasi dukungan permodalan.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi dengan Bank Kalsel agar fungsi lembaga penjamin dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi perekonomian daerah.

Adapun PT Ambapers dinilai telah berkontribusi terhadap pendapatan daerah, meski masih diperlukan evaluasi terhadap sejumlah regulasi yang berlaku.

"Beberapa ketentuan, khususnya terkait pungutan, perlu ditinjau kembali agar pelaksanaannya lebih efektif dan memberi manfaat optimal,” ujarnya.

Selain itu, Pansus II menilai rencana penyesuaian komposisi saham di PT Ambapers dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

"Dengan penyesuaian tersebut, kami berharap Ambapers semakin optimal dalam menggali potensi pendapatan daerah,” pungkasnya. (sar/ali/jp).