BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025 menyoroti belum optimalnya serapan anggaran di sejumlah mitra kerja pemerintah daerah. Pansus juga menyiapkan sejumlah rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja keuangan daerah.

Ketua Pansus II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, menyampaikan hal itu usai rapat pembahasan bersama mitra kerja di ruang Komisi II DPRD Kalsel, Banjarmasin, Selasa (21/4/2026).

"Serapan anggaran ini harus benar-benar terserap secara baik. Saya sudah menekankan, jika kondisi seperti ini terulang di 2026, maka akan kita evaluasi di 2027,” ujarnya.

Selain isu serapan anggaran, Pansus II juga menyoroti penyelesaian serah terima aset Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Kotabaru dan SMKN di Taluk Tamiang, Kotabaru. Kedua aset tersebut merupakan dampak peralihan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Kotabaru ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41/KEPMEN-KP/2019 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pansus meminta agar proses serah terima aset tersebut segera dituntaskan oleh pihak terkait.

"PPI Kotabaru dan SMKN di Taluk Tamiang ini perlu segera ditindaklanjuti. Rekomendasi kami harus clear,” tegasnya.

Selain itu, Pansus II juga merekomendasikan pemberian asuransi usaha bagi nelayan, petani, dan pekebun untuk mengantisipasi kerugian akibat gagal panen atau kegagalan usaha. Pansus juga mendorong adanya subsidi pembelian solar bagi nelayan di Kalimantan Selatan.

"Masalah pangan ini jangan sampai petani dan nelayan merugi,” kata Yani.

Anggota Pansus II, Dewi Raisha Aprillia, juga menekankan pentingnya percepatan realisasi anggaran tahun 2025 agar tidak kembali mengalami keterlambatan pada tahun anggaran berikutnya.

"Semoga anggaran murni bisa segera direalisasikan karena masih ada proyek yang dalam proses lelang. Padahal sudah mendekati bulan Mei,” ujarnya. (sar/ali/jp).