BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) terus mengawal akuntabilitas pemerintahan melalui pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025, dengan fokus pada bidang pembangunan dan infrastruktur, Senin (6/4/2026).
Rapat digelar di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel dan dipimpin langsung oleh Ketua Pansus III, H Husnul Fatahillah, serta dihadiri perangkat daerah terkait. Kehadiran lintas sektor ini penting untuk memastikan keterpaduan data dan keselarasan program pembangunan.
Dalam rapat, Pansus III bersama perangkat daerah mendalami berbagai aspek laporan, terutama kesesuaian antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan realisasi kegiatan. Langkah ini menjadi upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja pemerintah daerah.
"Proses pembahasan ini bertujuan menyempurnakan penyajian data agar lebih akurat dan komprehensif. Hal yang paling krusial adalah memastikan sinkronisasi antara anggaran yang disampaikan dengan laporan LKPJ 2025, sehingga seluruh data tersaji utuh dan tepat,” ujar H Husnul Fatahillah.
Ia menambahkan, bahwa setiap perbedaan data yang ditemukan akan menjadi bahan klarifikasi dan penyelarasan lebih lanjut.
"Seluruh catatan yang muncul dalam rapat akan ditindaklanjuti melalui pembahasan lanjutan, sehingga ke depan penyusunan laporan dapat semakin baik dan terintegrasi,” tambahnya.
Selain pembahasan teknis, rapat juga membahas aspek strategis lain sebagai penguatan tata kelola pembangunan daerah. Pansus III mendorong seluruh proses perencanaan dan pelaporan berjalan selaras, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, DPRD Kalsel berharap tercipta tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah. Pansus III berkomitmen terus mengawal proses ini sebagai dukungan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Selatan. (sar/ali/jp).
