TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mempercepat upaya pengaktifan kembali Pelabuhan Telang Baru yang selama ini belum beroperasi optimal.
Langkah awal dilakukan melalui rapat kerja bersama DPRD, tokoh masyarakat, dan pihak swasta, PT Surya Anugrah Indonorneo (SAI) pada Senin (27/4/2026), untuk membahas rencana kerja sama pemanfaatan aset daerah tersebut.
Ketua DPRD Barito Timur, Nursulistio, mengatakan rapat ini merupakan tindak lanjut atas minat PT SAI dalam mengelola pelabuhan milik pemerintah daerah. Menurutnya, sejak aset pelabuhan beralih ke Pemkab Bartim pada 2024, optimalisasi fasilitas tersebut menjadi prioritas guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pelabuhan ini merupakan aset daerah. Akan menjadi kerugian jika tidak dimanfaatkan secara maksimal, mengingat potensi sumber daya alam Barito Timur yang cukup besar,” ujarnya.
Salah satu persoalan utama yang dibahas dalam rapat adalah akses jalan menuju pelabuhan yang selama ini menjadi kendala bagi investor.
Sementara itu, Bupati Barito Timur, M. Yamin, menjelaskan kerja sama dengan investor sebelumnya, termasuk PT Indonesia Cargo, tidak berjalan karena terkendala status lahan jalan eks-Pertamina yang belum tuntas.
Namun, ia menyebut kerja sama dengan PT SAI membuka peluang baru melalui penggunaan jalur alternatif. PT SAI diketahui telah menjalin kesepakatan dengan pihak BNJM untuk memanfaatkan akses jalan menuju pelabuhan.
Dengan adanya kendala teknis dan administratif pada kerja sama sebelumnya, kontrak lama dinyatakan tidak berlanjut.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah mendukung rencana investasi tersebut selama tetap mematuhi ketentuan hukum dan prinsip saling menguntungkan.
"Dukungan pemerintah jelas, selama sesuai aturan dan memberikan manfaat bersama. Pelabuhan ini sudah ada sejak 1970-an dan dilengkapi infrastruktur pada 2007, namun belum dimanfaatkan secara optimal,” kata Yamin.
Ia berharap, revitalisasi Pelabuhan Telang Baru dapat segera terealisasi untuk mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pembahasan lanjutan terkait teknis pengelolaan dan detail kerja sama akan dilakukan dalam pertemuan berikutnya dengan melibatkan unsur eksekutif, legislatif, dan tokoh masyarakat.
"Semakin cepat direalisasikan, semakin baik untuk kemajuan daerah,” pungkasnya. (zi/jp).
