MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menegaskan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur bergantung pada kesiapan lahan yang bersih secara hukum dan administrasi.
Hal ini disampaikan Bupati H Shalahuddin saat memimpin apel pagi di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Kamis (23/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa pengadaan dan pembebasan lahan merupakan tahapan krusial sebelum proyek fisik, seperti pembangunan jalan, jembatan, maupun perumahan, dapat dilaksanakan.
"Peran Dinas Perkimtan sangat vital. Kita tidak bisa membangun jika status lahan belum jelas dan tuntas,” ujar Shalahuddin di hadapan aparatur sipil negara (ASN).
Ia menegaskan, keterlambatan penyelesaian lahan berpotensi menghambat program strategis daerah. Karena itu, koordinasi, ketelitian administrasi, serta kepastian hukum dalam setiap proses pengadaan tanah harus menjadi prioritas.
Selain menyoroti aspek teknis, bupati juga mengingatkan pentingnya disiplin ASN sebagai fondasi pelayanan publik. Menurutnya, kedisiplinan mencerminkan kualitas dan integritas aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan.
"ASN tidak boleh alergi terhadap disiplin. Ini menjadi tolok ukur utama dalam menilai kinerja dan tanggung jawab sebagai abdi negara,” tegasnya.
Pemerintah daerah berharap, dengan kesiapan lahan yang optimal dan peningkatan disiplin aparatur, program pembangunan di Barito Utara dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (dsk/emca/jp).
