KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Pembangunan Daerah di Aula Rakat Mufakat, Sekretariat Daerah HSS, Senin (11/5/2026).
Kegiatan ini difokuskan untuk menyelaraskan program nasional dengan kebijakan daerah, termasuk memperkuat sinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten HSS dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan dibuka Wakil Bupati HSS, H Suriani. Turut hadir Asisten Perekonomian dan Pembangunan H Zulkifli, serta sejumlah pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Daerah HSS, di antaranya Kabag Ekobang, Kabag Kesra, dan Kabag Hukum.
Dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, H Suriani ditegaskan bahwa pendampingan dan evaluasi pembangunan bukan sekadar agenda administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur efektivitas program pemerintah.
"Keberhasilan pembangunan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten HSS mengapresiasi pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang lebih berkualitas dan berdaya saing,” ujar H Suriani.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan jajaran pengurus Baznas HSS yang dipimpin Ketua Baznas HSS, H Muhammad Yunus bersama seluruh anggota.
Pemkab HSS berharap, Baznas dapat terus memperluas kontribusi, khususnya dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan mendukung program pengentasan kemiskinan di daerah.
Proses diskusi dan evaluasi turut didampingi Tim Pakar yang diketuai Dr. H Hamdi bersama anggota tim Dr. Diny Mahdany dan Addi Perdana.
Dalam arahannya, Wabup H Suriani, menegaskan bahwa keberadaan Tim Pakar bertujuan membantu percepatan pembangunan daerah melalui pendampingan dan pemberian solusi terhadap berbagai tantangan di lapangan.
"Tim pakar hadir bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mengawal dan memberikan solusi bagi perangkat daerah agar pembangunan berjalan terukur serta tetap sesuai visi dan misi daerah,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab HSS berharap lahir rumusan strategis yang mampu memperkuat pelaksanaan program pembangunan daerah, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah daerah dan Baznas. (ari/jp).
