MARABAHAN- Bupati Barito Kuala (Batola), H Bahrul Ilmi, melantik dan mengambil sumpah/janji 74 aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, di Aula Selidah, Marabahan, Senin (29/6/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi birokrasi yang mencakup Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, penyesuaian Jabatan Fungsional, hingga penugasan tenaga kesehatan di puskesmas se-Kabupaten Barito Kuala.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat, diawali dengan pengambilan sumpah/janji jabatan, dilanjutkan penandatanganan berita acara oleh perwakilan pejabat yang dilantik.
Penandatanganan disaksikan Inspektur Kabupaten Barito Kuala selaku saksi I dan Kepala BKPP Kabupaten Barito Kuala sebagai saksi II. Sebagai simbol pengukuhan, Bupati turut menyematkan tanda jabatan kepada perwakilan pejabat yang dilantik.
Dalam sambutannya Bupati H Bahrul Ilmi, menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bentuk kepercayaan pemerintah daerah kepada ASN yang dinilai memiliki kompetensi, integritas, dan kapasitas untuk mengemban tanggung jawab yang lebih besar.
"Atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan pribadi, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara-saudara yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Kepercayaan ini diberikan berdasarkan kemampuan, kapasitas, serta kualitas dan integritas yang telah saudara tunjukkan dalam menjalankan tugas," ujar H Bahrul Ilmi.
Ia berharap, para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tugas barunya sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, penyegaran birokrasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan publik di Kabupaten Barito Kuala berjalan lebih optimal.
Pelantikan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memperkuat birokrasi dan mendukung percepatan pembangunan daerah. (dsk/ali/jp).
