DENPASAR- Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama PT Jamkrida Kalsel (Perseroda) melakukan studi komparasi ke PT Jamkrida Bali Mandara (JBM) di Denpasar, Bali, Senin (22/6/2026).
Kunjungan ini bertujuan memperkuat layanan penjaminan daerah, khususnya melalui skema peningkatan penyertaan modal dari pemerintah kabupaten/kota.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan penguatan permodalan menjadi kunci dalam memperluas jangkauan layanan Jamkrida kepada masyarakat, meski kondisi keuangan perusahaan dinilai tetap sehat.
"Perlu ada dorongan peningkatan modal melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota agar layanan Jamkrida bisa semakin luas,” ujar Yani usai pertemuan dengan jajaran Komisaris dan Direksi PT JBM di ruang rapat kantor JBM.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel siap mendukung upaya komunikasi antara PT Jamkrida Kalsel dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, guna mendorong realisasi penyertaan modal melalui APBD.
"Jika diperlukan, kami di DPRD siap mendampingi untuk berkomunikasi dengan Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota,” katanya.
Selain aspek permodalan, Yani juga menyoroti program pembiayaan bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang diterapkan PT JBM di Bali. Skema tersebut dinilai potensial untuk diadopsi di Kalimantan Selatan.
"Di Bali ada fasilitas kredit bagi anak muda yang ingin bekerja ke luar negeri. Ini menarik, karena di Kalsel belum ada. Jika diterapkan, ini bisa membuka akses pembiayaan bagi pemuda kita yang ingin bekerja ke luar negeri dengan dukungan Jamkrida,” ujarnya.
Sementara itu, Komisaris Independen PT JBM, I Nengah Usdek Maharipa, berharap Jamkrida di setiap daerah dapat terus berkembang dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
"Harapan kami, Jamkrida Bali maupun Kalsel semakin maju dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Direktur Bisnis PT JBM, I Made Gde Budi Dwipayana, turut menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan modal Jamkrida daerah, mengingat basis pelaku UMKM banyak berada di wilayah tersebut.
"Penguatan dari kabupaten/kota sangat penting karena UMKM itu adanya di daerah. Secara teknis, ini bisa menjadi dasar untuk mendorong penyertaan modal di Jamkrida Kalsel,” ujarnya. (sar/ali/jp).
