MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memperkuat upaya peningkatan disiplin aparatur sipil negara (ASN), transformasi budaya kerja, serta evaluasi kelembagaan melalui kegiatan sosialisasi yang digelar Bagian Organisasi Sekretariat Daerah di Aula Selidah, Kamis (11/6/2026).
Kegiatan tersebut mencakup Sosialisasi Pelaporan Pelaksanaan Transformasi Budaya Kerja/Work From Home (WFH), Identifikasi Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), serta Sosialisasi Pakaian Dinas ASN sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Barito Kuala.
Kepala Bagian Organisasi Setda Barito Kuala, H Ibadurrahman, mengatakan kegiatan ini menjadi momentum untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat berbagai aspek organisasi dan pelayanan publik.
"Ada beberapa hal yang menjadi fokus pembahasan, yaitu transformasi budaya kerja, evaluasi kelembagaan UPTD, internalisasi pakaian dinas, pelayanan publik, serta evaluasi reformasi birokrasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bagian Organisasi kembali menegaskan penerapan ketentuan penggunaan Pakaian Dinas Harian (PDH) ASN sesuai regulasi yang berlaku. Jenis pakaian dinas yang digunakan meliputi PDH Khaki, PDH Kemeja Putih, serta PDH Tenun Lurik atau pakaian khas daerah.
Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kepatuhan ASN terhadap aturan kedinasan sekaligus menjaga profesionalisme, kedisiplinan, dan keseragaman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
Selain itu, kegiatan juga menyoroti pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEPPP) Mandiri sebagai instrumen untuk mengukur kualitas layanan kepada masyarakat.
Bagian Organisasi menyatakan siap memberikan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah yang masih menghadapi kendala dalam pemenuhan dokumen maupun indikator penilaian. Pendampingan tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target strategis daerah, termasuk Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Indeks Pelayanan Publik, dan Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala.
Melalui penguatan budaya kerja, penataan kelembagaan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Barito Kuala menargetkan terwujudnya birokrasi yang lebih profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. (dsk/ali/jp).
