JAKARTA- Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong percepatan pengembangan komoditas kelapa dalam melalui kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI di Jakarta, Rabu (22/7/2026). Pertemuan tersebut membahas realisasi target penanaman kelapa dalam seluas 1.100 hektare di Kalimantan Selatan, termasuk dukungan anggaran dan program pemerintah pusat.
Rombongan Komisi II diterima Ketua Tim Kerja Kelapa Direktorat Jenderal Perkebunan, Agus Rosyid Wasingun. Pertemuan itu menjadi forum koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat perencanaan, pelaksanaan, hingga pengembangan hilirisasi komoditas kelapa dalam.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas, mengatakan Kalimantan Selatan pada 2026 ditargetkan melakukan penanaman kelapa dalam seluas 1.100 hektare yang tersebar di dua kabupaten, yakni 600 hektare di Kabupaten Barito Kuala dan 500 hektare di Kabupaten Tanah Bumbu.
Namun, menurut Suripno, pencapaian target tersebut masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran, terutama terkait dukungan subsidi dari pemerintah pusat yang dinilai belum memadai.
Menanggapi hal itu, Direktorat Jenderal Perkebunan menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mendukung realisasi target penanaman 1.100 hektare di Kalimantan Selatan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sektor perkebunan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas komoditas unggulan daerah.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, H Jahrian, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor di daerah. Ia mendorong sinergi antara Dinas Pertanian dan Dinas Kehutanan dalam mengoptimalkan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai alternatif lahan pengembangan kelapa dalam.
Selain dukungan terhadap perluasan areal tanam, Direktorat Jenderal Perkebunan juga menyatakan kesiapan mendukung pengembangan kelapa dalam melalui program peremajaan tanaman, penyediaan bibit unggul, serta penguatan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan.
Melalui pertemuan tersebut, Komisi II DPRD Kalimantan Selatan berharap koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga target pengembangan kelapa dalam di Kalimantan Selatan dapat direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi perekonomian daerah serta kesejahteraan petani. (sar/ali/jp).
