JAKARTA- Ketua DPRD bersama Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan anggota DPRD menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/5/2026). Forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam rapat koordinasi tersebut, KPK menekankan sejumlah sektor yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap praktik korupsi. Sektor tersebut meliputi pengadaan barang dan jasa, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta mekanisme penyaluran hibah dan bantuan sosial agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua DPRD Hj Merry, menegaskan bahwa kehadiran pimpinan dan anggota DPRD merupakan wujud komitmen lembaga legislatif dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui penguatan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Melalui rapat koordinasi ini, kami memperoleh berbagai masukan dan evaluasi yang sangat penting, khususnya terkait pengadaan barang dan jasa, perencanaan program, serta penyaluran hibah dan bantuan sosial agar seluruh proses berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia menambahkan, DPRD akan terus memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mendorong sinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

Hasil rapat koordinasi bersama KPK diharapkan menjadi acuan dalam meningkatkan integritas penyelenggaraan pemerintahan, meminimalkan potensi penyimpangan, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (emca/jp).