BANJARMASIN- Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, H Zulkipli Yadi Noor, secara resmi membuka Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga layanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala di Hotel Royal Jelita, Banjarmasin, Kamis (16/7/2026). Pelatihan yang berlangsung selama dua hari, 16–17 Juli 2026, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam memenuhi dan melindungi hak-hak anak.
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) tersebut juga menjadi langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor untuk mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA) di Barito Kuala.
Dalam sambutannya Sekda H Zulkipli Yadi Noor yang juga menjabat sebagai Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Barito Kuala, menegaskan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, tetapi juga keluarga, masyarakat, dan dunia usaha.
"Anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendapat perhatian yang cukup. Komunikasi yang baik serta pendampingan dari orang tua menjadi fondasi utama bagi tumbuh kembang anak," ujarnya.
Sekda menjelaskan, bahwa kebijakan Kabupaten Layak Anak yang dikembangkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi strategi nasional untuk mewujudkan pemenuhan hak anak secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kebijakan dan layanan publik berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
"Melalui sinergi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, setiap anak diharapkan memperoleh hak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan perlindungan, serta berpartisipasi sesuai dengan hak-haknya," katanya.
Ia menambahkan, pelatihan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kompetensi para tenaga layanan yang berinteraksi langsung dengan anak di berbagai sektor sehingga pelayanan publik semakin ramah anak.
"Melalui pelatihan ini kita ingin memastikan seluruh layanan publik benar-benar ramah anak, mulai dari sekolah, puskesmas, rumah ibadah, pondok pesantren, hingga berbagai layanan lainnya. Saya berharap seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh agar ilmu yang diperoleh dapat diterapkan di lingkungan kerja masing-masing," pungkasnya.
Pelatihan diikuti 45 peserta yang berasal dari perangkat daerah, instansi vertikal, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, aparat penegak hukum, lembaga kesejahteraan sosial anak, organisasi kemasyarakatan, serta Forum Anak Daerah.
Selain pembukaan, kegiatan diisi dengan pemaparan implementasi Konvensi Hak Anak dalam pembangunan daerah oleh Kepala DPPKBP3A Kabupaten Barito Kuala, dilanjutkan materi Pelatihan Konvensi Hak Anak oleh Andrian Anwari, sesi diskusi, tanya jawab, serta pengisian e-learning Konvensi Hak Anak melalui platform Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (rnld/ali/jp).
