KULON PROGO- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan kaji tiru ke Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jum'at (7/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Barito Utara memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menggali berbagai inovasi yang telah diterapkan di Kulon Progo.
Rombongan Pemkab Barito Utara dipimpin Wakil Bupati Barito Utara, Felix Soenadi Y. Tingan dan diterima Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko bersama jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam sambutan tertulis Bupati Barito Utara, H Shalahuddin yang dibacakan Wakil Bupati Felix Soenadi Y. Tingan, disampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemkab Kulon Progo atas sambutan serta keterbukaan dalam menerima kunjungan tersebut.
Felix mengatakan, kegiatan kaji tiru bertujuan memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman Pemkab Barito Utara melalui pembelajaran langsung mengenai kebijakan, strategi, inovasi, serta implementasi tata kelola pemerintahan yang telah dijalankan Pemkab Kulon Progo.
Menurutnya, hasil kaji tiru tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara mentah, tetapi menjadi referensi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan daerah.
"Hasil kaji tiru ini tidak semata-mata untuk ditiru secara utuh, melainkan menjadi bahan pembelajaran yang akan disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Barito Utara demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat," demikian disampaikan dalam sambutan Bupati Barito Utara.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko menyambut baik kunjungan Pemkab Barito Utara. Ia menekankan pentingnya soliditas, kerukunan, dan kolaborasi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan.
Ambar juga berharap kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai ruang bertukar pikiran dan pengalaman, sekaligus memperkuat sinergi antardaerah.
Menurutnya, kolaborasi dan berbagi praktik baik antarpemerintah daerah menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan serta mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. (emca/jp).
