KANDANGAN- Bupati Hulu Sungai Selatan, H Syafrudin Noor, mendukung kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penanganan jembatan non-nasional di Kalimantan Selatan.
Dukungan tersebut disampaikan H Syafrudin Noor saat menghadiri Penandatanganan Kesepakatan Bersama Pilot Project Kolaborasi Penanganan Jembatan Non-Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan di Kediaman Gubernur Kalsel, Banjarmasin, Senin (31/8/2026).
Kesepakatan bersama tersebut melibatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota, kementerian terkait, TNI/Polri, BUMN, dan BUMD. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mempercepat penanganan infrastruktur jembatan yang berperan penting dalam konektivitas antarwilayah.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin dalam sambutannya menekankan pentingnya sinergi pendanaan antarjenjang pemerintahan untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dalam pembangunan infrastruktur.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur di Kalsel tidak dapat hanya mengandalkan satu sumber pendanaan. Sinergi pemerintah pusat dan daerah, TNI/Polri, serta dukungan lembaga pembiayaan diperlukan untuk mempercepat pemerataan konektivitas yang mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat.
Selain penandatanganan kesepakatan pilot project jembatan non-nasional, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Adendum Nota Kesepakatan Pembangunan Jembatan Pulau Kalimantan–Pulau Laut, Pembangunan Koridor Lintas Tengah Pulau Laut, serta Perbaikan Alinyemen Koridor Banjarbaru–Mantewe.
Dalam kegiatan itu, juga dipaparkan sejumlah alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur. Skema tersebut membuka peluang pembiayaan jangka pendek, menengah, hingga panjang bagi pemerintah daerah, BUMD, dan BLUD dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.
Pemkab HSS menyatakan siap mendukung langkah kolaboratif yang diinisiasi Pemprov Kalsel. Bupati HSS menilai sinergi lintas sektor diperlukan untuk menjawab kebutuhan infrastruktur, terutama yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
Pemkab HSS juga siap mengambil peran sesuai kewenangan dan kapasitas daerah. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan jembatan dan mendorong pembangunan infrastruktur yang terintegrasi, sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten HSS. (ari/jp).
