KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mendukung operasional relawan di lapangan. Dukungan tersebut ditandai dengan penyerahan 5.500 liter bahan bakar minyak (BBM) kepada Kerukunan Barisan Pemadam Kebakaran (BPK) HSS serta santunan asuransi kematian kepada keluarga tiga anggota relawan BPK.
Penyerahan dilakukan Bupati HSS, H Syafrudin Noor, saat memimpin Apel Pengarahan Antisipasi Penanganan Bencana Karhutla di Halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS, Jalan Musyawarah, Kandangan, Rabu (2/9/2026).
Apel tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Ketua Penyuluh Karhutla dari Mabes TNI Kolonel Infanteri Bambang Susilo, S.Pd., Kapolres HSS, Dandim 1003 HSS, Danyonif TP 829/BA, Kepala BPBD HSS, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP dan Damkar HSS, Ketua PMI, Koordinator Manggala Agni, perwakilan Tagana HSS, Kerukunan BPK HSS, serta para relawan penanggulangan bencana.
Selain bantuan BBM, Pemkab HSS juga menyerahkan santunan asuransi kematian sebesar Rp10 juta kepada masing-masing keluarga dari tiga anggota relawan BPK HSS yang meninggal dunia.
Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla, terutama para relawan yang berada di garis depan.
"Saya menyampaikan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak, khususnya para relawan yang telah bekerja keras tanpa kenal lelah, siang dan malam, mendarmabaktikan tenaga dan pikirannya dalam mengendalikan serta memadamkan karhutla di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” ujar H Syafrudin Noor.
Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor dan tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja. Koordinasi dan komunikasi yang efektif dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan optimal.
"Keberhasilan penanganan bencana ini adalah buah dari kerja sama semua pihak, mulai dari Pemerintah Kabupaten HSS, TNI, Polri, pemerintah kecamatan dan desa, BPK, tim Tagana, pihak swasta, hingga seluruh stakeholder terkait. Oleh karenanya, mengingat banyaknya tim yang terlibat, komunikasi dan koordinasi yang presisi sangat diperlukan,” katanya.
Bupati juga mengingatkan masyarakat untuk mematuhi ketentuan hukum terkait pencegahan karhutla. Sosialisasi mengenai larangan dan sanksi terhadap pembakaran hutan dan lahan, menurutnya, terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan.
"Kita sudah memasifkan sosialisasi aturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi tegas bagi pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Langkah preventif dan penegakan aturan ini penting demi menjaga keselamatan dan kenyamanan warga HSS secara keseluruhan,” tegasnya.
Usai apel, H Syafrudin Noor mengatakan, Pemkab HSS juga merespons dampak kemarau lainnya, khususnya ancaman kekurangan air bersih. Pemerintah daerah, kata dia, terus mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah desa dan wilayah yang mengalami kekeringan.
Pemkab HSS berharap konsolidasi dan dukungan terhadap seluruh unsur penanganan bencana dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutla sekaligus mengurangi dampak kekeringan di wilayah tersebut. (ari/jp).
