YOGYAKARTA- Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggali strategi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam memperkuat tata kelola kebudayaan, pelestarian cagar budaya, serta pengembangan geopark.
Hal itu dilakukan dalam kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel ke Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY, Senin (28/9/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD Kalsel mempelajari kebijakan dan regulasi daerah yang dinilai relevan untuk diterapkan di Kalsel.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengapresiasi konsistensi Pemda DIY dalam menjaga kekayaan budaya dan tradisi lokal melalui dukungan regulasi serta tata kelola kelembagaan.
Menurut Gusti Iskandar, Kalsel memiliki kekayaan budaya dan alam yang tidak kalah potensial untuk dikembangkan dan dilestarikan. Salah satunya adalah kawasan Geopark Meratus.
"Kami menilai Kalsel memiliki banyak potensi budaya khas yang harus terus kita angkat dan lestarikan, salah satunya keberadaan Geopark Meratus. Kami ingin belajar dari Yogyakarta, terutama terkait regulasi dan tata kelola kelembagaan dalam mengintegrasikan pelestarian budaya dan kekayaan alam,” ujarnya.
Ia mengatakan, pengalaman DIY menjadi salah satu referensi bagi Kalsel dalam memperkuat kebijakan pelestarian kawasan bernilai budaya dan alam.
Dalam pengelolaan kawasan cagar budaya, Pemda DIY membentuk Badan Pengelola Kawasan Cagar Budaya (BPKCB) yang berkolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X.
Kelembagaan tersebut berperan dalam koordinasi perencanaan, konservasi, pemanfaatan, hingga pengawasan kawasan cagar budaya. Sejumlah kawasan yang menjadi perhatian antara lain Kotagede, Imogiri, dan Malioboro.
Pola pengelolaan tersebut diarahkan untuk menjaga nilai sejarah dan budaya kawasan sekaligus menjawab tantangan perkembangan wilayah dan modernisasi.
Selain kekayaan budaya, DIY juga memiliki potensi geologi yang menjadi bagian dari rekam jejak perkembangan Pulau Jawa. Potensi tersebut terangkum dalam Geopark Jogja, yang juga dikenal dengan nama Adiloka Jogja atau Babad Bhumi Jogja.
Geopark Jogja telah ditetapkan sebagai Geopark Nasional berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 171.K/GL.01/MEM.G/2025.
Kawasan tersebut memiliki 15 geosite atau situs geologi penting yang tersebar di sejumlah wilayah. Di Kabupaten Kulon Progo, antara lain terdapat Puncak Kaldera Purba Kendil-Suroloyo, Formasi Nanggulan, dan Goa Kiskendo.
Sementara di Kabupaten Sleman terdapat sejumlah situs seperti Tebing Breksi Sambirejo, Lava Bantal Berbah, dan kompleks Merapi Tua. Kabupaten Bantul juga memiliki potensi geologi, antara lain Sesar Opak Bukit Mengger, Lava Purba Mangunan, dan Gumuk Pasir Parangtritis.
Potensi tersebut diperkuat dengan keberadaan lima kawasan konservasi hayati atau biosite, termasuk Taman Nasional Gunung Merapi dan Suaka Margasatwa Sermo.
Dari sisi kebudayaan, Geopark Jogja juga mencakup empat cultural site atau situs budaya, baik berupa warisan budaya berwujud maupun tak berwujud. Di antaranya Keraton Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, serta tradisi Upacara Adat Labuhan Merapi dan Labuhan Parangkusumo.
Sekretaris Dinas Kebudayaan DIY, Nur Ikhwan Rahmanto, mengatakan penguatan tata kelola kawasan cagar alam dan budaya merupakan bagian dari komitmen Pemda DIY untuk mengembangkan potensi daerah hingga tingkat internasional.
Salah satu langkah yang tengah dilakukan adalah mempersiapkan Geopark Jogja untuk diusulkan masuk dalam jaringan UNESCO Global Geopark (UGGp).
Menurut Nur Ikhwan, Pemda DIY saat ini berfokus pada penyusunan dossier sebagai dokumen pendaftaran Geopark Jogja menuju UNESCO Global Geopark.
"Terkait dengan pengembangan geopark, tahun ini kami sedang fokus menyusun dossier untuk pendaftaran Geopark Jogja menuju UNESCO Global Geopark,” jelasnya.
Upaya tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat pengakuan terhadap kekayaan geologi, budaya, dan hayati DIY, tetapi juga mendorong pengelolaan kawasan secara berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. (sar/ali/jp).
