PALANGKA RAYA- Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur (Bartim), Nursulistio, mengimbau masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar menyusul kondisi kemarau yang masih berlangsung dan mulai meningkatnya kabut asap di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah.
Imbauan tersebut disampaikan Nursulistio seusai menghadiri rapat evaluasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (3/9/2026) malam.
Rapat tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota dan provinsi, mulai dari kepala daerah, Ketua DPRD, TNI, Polri, hingga instansi terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, ujar Nur, pemerintah membahas kondisi kemarau berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
"Situasi kemarau masih diprediksi panjang. Mungkin sampai September ini masih kemarau, mulai ada curah hujan mungkin di akhir-akhir,” ujar Nursulistio.
Ia mengatakan, dampak kemarau berpotensi berlangsung lebih panjang, bahkan dapat dirasakan hingga awal 2027. Kondisi tersebut perlu diantisipasi bersama, terutama karena kabut asap mulai menyelimuti sejumlah daerah di Kalimantan Tengah.
Nursulistio juga menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, jumlah masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) cukup tinggi. Sementara itu, kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah juga dinilai semakin terganggu.
"Dihimbau kepada semua lapisan untuk bekerja sama. Kita sama-sama bahu-membahu agar kondisi ini tidak semakin buruk,” katanya.
Ia meminta masyarakat saling mengingatkan dan untuk sementara menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
"Jangan membuka lahan dengan cara membakar, hindari dulu,” tegasnya.
Selain mengimbau masyarakat, pemerintah provinsi juga telah menegaskan langkah penanganan terhadap titik api. Setiap titik api yang terdeteksi akan segera ditindaklanjuti guna mencegah meluasnya kebakaran.
Menurut Nursulistio, penanganan titik api penting dilakukan bukan hanya untuk mencegah kebakaran, tetapi juga mengurangi dampak asap terhadap kesehatan dan kualitas udara.
"Kalaupun tidak berdampak pada kebakaran, akibat yang disebabkan itu juga akan mengganggu kondisi kesehatan. Karena saat ini asap sudah semakin tebal,” ujarnya.
Selain persoalan karhutla dan kabut asap, Nursulistio mengatakan pemerintah daerah juga diminta mengantisipasi potensi kekurangan air bersih selama musim kemarau.
Pemerintah daerah, kata dia, perlu menyiapkan program maupun anggaran khusus untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih, termasuk melalui penggunaan dana bantuan tidak terduga apabila diperlukan.
"Pemerintah daerah agar mempersiapkan diri untuk membantu masyarakat dengan cara mengalokasikan program yang khusus, misalnya bantuan tidak terduga untuk sarana air bersih dan hal-hal lain yang diperlukan masyarakat,” jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga diminta tidak hanya fokus menghadapi musim kemarau. Potensi bencana setelah musim kemarau berakhir juga harus diperhitungkan, termasuk kemungkinan terjadinya banjir ketika curah hujan meningkat.
"Setelah masuk musim hujan juga harus diperhitungkan. Bisa jadi nanti ketika curah hujan datang dan tinggi, banjir lagi yang akan datang. Nah, ini semua mulai dihitung dan dipertimbangkan agar bisa kita antisipasi jauh-jauh hari,” katanya.
Nursulistio berharap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan secara bersama-sama dengan dukungan dan tanggung jawab seluruh pihak.
"Mudah-mudahan kondisi kebakaran hutan dan lahan bisa kita atasi dengan kerja sama, pengertian, dan tanggung jawab semua pihak,” pungkasnya. (zi/jp).
