BANJARMASIN- Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memperdalam data kendaraan bermotor, pengguna BBM bersubsidi, hingga pola penyaluran di lapangan. Data tersebut menjadi bahan penyusunan rekomendasi untuk memperbaiki distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Pendalaman data dilakukan melalui rapat koordinasi bersama Ditlantas Polda Kalsel, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalsel, Satgas BBM, PT Pertamina Patra Niaga, dan PT AKR di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kalsel, Rabu (23/9/2026).
Rapat dipimpin Ketua Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel, HM. Syaripuddin, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Kartoyo.
HM. Syaripuddin mengatakan, data dari sejumlah instansi diperlukan agar rekomendasi yang disusun Pansus tidak bertumpu pada asumsi, melainkan berdasarkan kondisi dan kebutuhan riil di daerah.
"Pansus ingin melihat kebutuhan BBM di Provinsi Kalsel berdasarkan data yang ada, baik dari Ditlantas, Bapenda maupun Pertamina. Dari situ kita dapat mengetahui kebutuhan riil masyarakat sehingga rekomendasi yang disusun nantinya benar-benar menjawab persoalan yang terjadi di lapangan,” ujarnya.
Selain data kendaraan dan pengguna BBM bersubsidi, Pansus juga menelaah proporsi kuota BBM bersubsidi yang diterima masing-masing SPBU di berbagai wilayah Kalsel.
Pembahasan tersebut dilakukan untuk melihat kesesuaian antara kebutuhan masyarakat, ketersediaan kuota, dan pola distribusi BBM bersubsidi di lapangan. Hasil kajian akan menjadi salah satu bahan dalam merumuskan rekomendasi perbaikan distribusi.
HM. Syaripuddin yang akrab disapa Bang Dhin juga menyoroti pentingnya sinergi antarinstansi dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Keberadaan Satgas BBM yang dibentuk Pemerintah Provinsi Kalsel diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan pengawasan di lapangan.
Menurut dia, berbagai temuan dan masukan dari instansi terkait akan dihimpun dan dirumuskan menjadi rekomendasi Pansus untuk disampaikan kepada pihak-pihak terkait.
Rekomendasi tersebut diarahkan untuk mendukung perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi sekaligus merespons persoalan yang masih terjadi di sejumlah daerah, termasuk antrean panjang dan kendala akses terhadap BBM.
Rangkaian pembahasan Pansus akan dilanjutkan pekan depan melalui rapat bersama Satgas BBM dan aparat penegak hukum yang melibatkan unsur Polri, Kejaksaan, dan TNI.
Masukan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut akan menjadi bagian dari bahan penyusunan rekomendasi Pansus sebelum disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. (sar/ali/jp).
