MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2027.
Jawaban pemerintah daerah tersebut disampaikan Wakil Bupati Barito Utara, Felix Sonadie Y. Tingan yang mewakili Bupati Barito Utara, H Shalahuddin dalam Rapat Paripurna III Masa Sidang I DPRD Barito Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Barito Utara, Rabu (30/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, didampingi Wakil Ketua I DPRD Barito Utara, H Benny Siswanto. Rapat turut dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, kepala organisasi perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Wabup Felix menyampaikan, apresiasi atas pandangan, masukan, dan saran yang disampaikan seluruh fraksi DPRD terhadap RAPBD 2027.
Felix menyebut, bahwa masukan fraksi DPRD menjadi bagian dari proses pembahasan anggaran sekaligus upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Dalam jawaban tersebut, Felix menegaskan sejumlah arah kebijakan RAPBD 2027, terutama penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Upaya tersebut akan dilakukan antara lain melalui digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta penguatan pengawasan pada sektor pertambangan dan perkebunan.
Sementara dari sisi belanja, ujar Felix, pemerintah daerah mengarahkan anggaran pada sejumlah program prioritas yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat. Prioritas tersebut mencakup sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan dan stunting, pembangunan infrastruktur konektivitas, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Dalam RAPBD 2027, pemerintah daerah berkomitmen memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, digitalisasi layanan pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta pengawasan sektor pertambangan dan perkebunan,” Felix.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan belanja serta memastikan penggunaan anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat. Program pendidikan gratis 16 tahun dan beasiswa kedokteran disebut tetap menjadi bagian dari prioritas pemerintah daerah.
Pemkab Barito Utara selanjutnya menyatakan siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD melalui proses musyawarah dan kemitraan antara pemerintah daerah dan legislatif.
"Pemkab Barito Utara siap melanjutkan pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD melalui semangat musyawarah dan kemitraan yang harmonis demi mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” jelas Felix. (emca/jp).
