Dukungan tersebut disampaikan Wakil Bupati HSS, H Suriani saat menerima audiensi Pengurus Daerah (PD) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kabupaten HSS bersama sejumlah tokoh dan tetua adat dari wilayah Loksado, Rabu (23/9/2026).

Audiensi yang berlangsung di ruang kerja Wakil Bupati HSS tersebut difasilitasi Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup dan Pertanahan (Dispera KPLHP) Kabupaten HSS, Susilo Adiyanto.

Dalam pertemuan itu, para tokoh adat menyampaikan aspirasi terkait percepatan proses penetapan Hutan Adat di wilayah Loksado. Mereka mewakili delapan kerukunan adat di Kabupaten HSS yang sebelumnya telah memperoleh pengakuan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati HSS.

Perwakilan masyarakat adat menyampaikan bahwa sejumlah persyaratan administratif dan teknis untuk pengusulan telah dipenuhi. Mereka juga menyatakan kesiapan para tetua adat untuk menjaga dan mengelola kawasan hutan yang berada dalam wilayah adat.

Selain dukungan pemerintah daerah, masyarakat adat meminta Pemkab HSS memfasilitasi serta menjembatani proses pengajuan penetapan Hutan Adat kepada pemerintah pusat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati HSS, H Suriani, menyatakan Pemkab HSS mendukung proses penetapan Hutan Adat Loksado.

"Pemkab HSS sangat mendukung langkah ini, terlebih Loksado merupakan kawasan cagar budaya dan pariwisata nasional yang telah diakui dan ditetapkan oleh pemerintah pusat,” ujar H Suriani.

Menurut H Suriani, pemerintah daerah akan mengawal proses pendaftaran dan pengajuan penetapan status Hutan Adat tersebut kepada pemerintah pusat.

Wabup berharap penetapan Hutan Adat dapat memperkuat perlindungan wilayah adat sekaligus mendukung pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Loksado.

Pemkab juga mendorong agar Loksado dapat menjadi salah satu kawasan percontohan dalam pengembangan ekonomi hijau di Kabupaten HSS. (ari/jp).