MARABAHAN- DPRD Kabupaten Barito Kuala (Batola) mengapresiasi alokasi Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp10 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah setempat. Dukungan tersebut diharapkan memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla, terutama di kawasan lahan gambut yang rawan terbakar serta berdekatan dengan permukiman dan lahan pertanian warga.
Ketua DPRD Batola, Ayu Dyan Liliana Sari Wiryono, mengatakan bantuan tersebut perlu dimanfaatkan secara tepat sasaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan petugas, memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pemadaman, serta mengoptimalkan upaya pencegahan kebakaran.
Menurut Ayu, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api muncul. Upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak asap juga harus menjadi perhatian utama.
“Penanganan karhutla tidak boleh hanya berfokus pada upaya pemadaman api saja. Kita juga harus mengutamakan keselamatan masyarakat dari dampak buruk asap, perlindungan ekosistem lingkungan, serta langkah proaktif untuk mencegah munculnya titik api baru di wilayah rawan,” ujar Ayu, Rabu (28/10/2026).
Ia menegaskan, DPRD Batola mendukung langkah pemerintah daerah bersama instansi terkait dalam menangani karhutla. DPRD juga akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan penggunaan bantuan tersebut sesuai peruntukan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta lingkungan.
Ayu berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat upaya pengendalian karhutla di Batola, sekaligus menekan risiko kebakaran yang berpotensi mengancam permukiman, lahan pertanian, dan kualitas lingkungan. (hru/jp).
