BANJARBARU- Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H Supian HK, menegaskan bahwa ketahanan daerah merupakan fondasi penting dalam memperkuat pertahanan nasional. Menurutnya, penguatan ketahanan energi, pangan, stabilitas ekonomi, dan sinergi antarelemen masyarakat menjadi bagian strategis dalam menjaga kedaulatan negara di tengah dinamika geopolitik global.
Hal itu disampaikan H Supian HK di sela Sosialisasi Tugas dan Fungsi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) serta Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakumhanneg) Tahun 2025–2029 di Hotel Grand Maya by Artotel, Banjarbaru, Rabu (14/10/2026).
Ia menilai, tantangan pertahanan negara saat ini tidak hanya berkaitan dengan kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista), tetapi juga mencakup ancaman siber, ketahanan energi, krisis pangan, dan stabilitas ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
"Pertahanan negara bukan hanya soal alutsista, tetapi juga menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, ketahanan energi, pangan, dan kekompakan seluruh elemen daerah. Kalau Kalsel tangguh, Indonesia akan semakin kuat. Itu kuncinya,” ujar H Supian HK.
Menurutnya, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penghasil energi dan penopang ketahanan pangan nasional, sekaligus wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Posisi tersebut menuntut penguatan ketahanan daerah agar pembangunan dan pengelolaan potensi daerah selaras dengan kepentingan strategis nasional.
H Supian HK menekankan, pemahaman terhadap arah kebijakan pertahanan negara perlu dimiliki seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah dapat mendukung upaya memperkuat ketahanan nasional.
"Kalsel ini memiliki peran besar sebagai daerah penghasil energi, penguat ketahanan pangan, dan pintu gerbang menuju IKN. Karena itu, pemahaman terhadap Jakumhanneg 2025–2029 sangat penting agar arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan kepentingan pertahanan nasional,” katanya.
Ia menambahkan, DPRD Kalsel siap berkontribusi melalui fungsi legislasi dan pengawasan anggaran, terutama dalam mendukung kebijakan yang memperkuat ketahanan daerah dan menyelaraskan pembangunan daerah dengan prioritas nasional.
"DPRD Kalsel siap bersinergi dalam memperkuat kebijakan yang mendukung ketahanan daerah. Pertahanan adalah kerja bersama, bukan hanya tanggung jawab satu institusi,” tegasnya.
Sosialisasi tersebut dipimpin Tenaga Ahli Madya Deputi Bidang Geostrategi DPN, Marsma TNI Agus Wahyudi, S.E., M.M., dengan menghadirkan pemateri Kolonel Laut (H) Dr. Rudy Hartono, S.H., M.H.
Kegiatan ini diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), bupati dan wali kota se-Kalimantan Selatan, TNI-Polri, akademisi, serta pimpinan badan usaha milik negara (BUMN) dan sektor swasta strategis.
Pelaksanaan sosialisasi tersebut merupakan bagian dari upaya menyebarluaskan pemahaman mengenai kebijakan pertahanan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Peraturan Presiden Nomor 202 Tahun 2024 tentang Dewan Pertahanan Nasional.
H Supian HK menilai keterlibatan berbagai unsur dalam kegiatan tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Ini menunjukkan bahwa kita memiliki satu visi yang sama dalam menjaga NKRI. Insyaallah, Kalsel siap menjadi daerah yang tangguh dan memberikan kontribusi nyata bagi pertahanan negara,” pungkasnya. (sar/ali/jp).
