BANJARMASIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendalami rencana program dan kebutuhan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Kalsel dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (22/10/2026). Pembahasan tersebut difokuskan pada dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi aparatur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rapat kerja yang berlangsung di Ruang Komisi I Lantai IV Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, dan dihadiri Kepala BPSDMD Kalsel, H Faried Fakhmansyah, beserta jajaran.
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pembahasan rencana kerja dan penganggaran perangkat daerah untuk tahun 2027. Dalam rapat itu, Komisi I mencermati program, kegiatan, serta kebutuhan anggaran yang diajukan BPSDMD agar selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan pemerintah daerah.
Pembahasan juga menyoroti pentingnya pengembangan kompetensi dan peningkatan kapasitas aparatur sebagai salah satu upaya memperkuat kinerja pemerintahan. Dukungan anggaran yang tepat diharapkan dapat menunjang peningkatan profesionalisme aparatur sekaligus mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Noor, menyampaikan bahwa pembahasan Rancangan APBD 2027 bersama BPSDMD menjadi bagian penting untuk memastikan program yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur.
Ia menekankan pentingnya perencanaan program dan penganggaran yang cermat, terukur, serta berorientasi pada hasil. Dengan perencanaan tersebut, alokasi anggaran diharapkan dapat digunakan secara efektif dan efisien serta memberikan dampak nyata terhadap kinerja pemerintahan.
Melalui pembahasan ini, Komisi I DPRD Kalsel mendorong agar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 dilakukan secara akuntabel dan tepat sasaran. Penganggaran untuk BPSDMD diharapkan mampu mendukung peningkatan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan pelayanan publik yang berkualitas. (sar/ali/jp).
