MARABAHAN- Sekretaris DPRD Kabupaten Barito Kuala, M. Haris Isroyani melaksanakan sosialisasi implementasi integrasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai bagian dari pelaksanaan Proyek Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2026.
Kegiatan yang berlangsung pada 24 dan 29 September 2026 di Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala tersebut menjadi bagian dari implementasi Proyek Perubahan yang diusung M. Haris Isroyani dengan judul “ISO PRO: Strategi Optimalisasi Fasilitasi Kegiatan Kedewanan melalui Integrasi Standar Operasional Prosedur pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan".
Sosialisasi diikuti pegawai di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala serta stakeholder terkait. Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman mengenai alur layanan, pembagian tugas, serta dokumen yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan DPRD.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai tahapan proses layanan dan tanggung jawab masing-masing bagian. Peserta juga diberikan pemahaman mengenai dokumen yang harus disiapkan dan diteruskan ketika proses pekerjaan berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya.
Selain pemaparan materi, peserta bersama stakeholder terkait mencermati draf SOP dengan membandingkannya terhadap proses kerja yang selama ini berjalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi tahapan yang masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat DPRD.
Sesi diskusi juga menjadi bagian penting dalam sosialisasi. Pegawai dan stakeholder menyampaikan pertanyaan, masukan, serta tanggapan terhadap sejumlah prosedur yang masih memerlukan penyempurnaan. Seluruh masukan tersebut dicatat sebagai bahan perbaikan sebelum SOP diterapkan.
Melalui sosialisasi ini, terbangun pemahaman bersama mengenai alur layanan, pembagian tugas, dan kebutuhan dokumen dalam pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam penerapan integrasi SOP di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Barito Kuala.
M. Haris Isroyani menegaskan, bahwa implementasi ISO PRO tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan dokumen SOP, tetapi juga mendorong kesamaan pola kerja antarpegawai dan stakeholder terkait. Dengan demikian, proses fasilitasi kegiatan kedewanan diharapkan dapat berlangsung lebih terintegrasi, terarah, dan efektif.
Masukan yang diperoleh selama sosialisasi selanjutnya menjadi bahan penyempurnaan SOP agar prosedur yang diterapkan nantinya dapat digunakan secara praktis serta sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Barito Kuala. (hru/jp).
