JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) meraih penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan atas capaian Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa (ITKP) dengan kategori Sangat Baik. Penghargaan tersebut diterima dalam rangkaian Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2026 di Anjungan Kalimantan Selatan, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Mewakili Bupati HSS, H Syafrudin Noor, Wakil Bupati HSS, H Suriani, menghadiri kegiatan sekaligus menerima penghargaan tersebut.
Capaian ini mencerminkan hasil penilaian terhadap tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten HSS. Penilaian tersebut menjadi salah satu instrumen untuk mendorong proses pengadaan yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Rakorda tahun 2026 mengusung tema “Bekerja Bersama, Merangkul Semua untuk Mewujudkan Pusat Keunggulan Pengadaan (PKP) Proaktif serta SDM Pengadaan Tersertifikasi".
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengadaan.
Selain Kabupaten HSS, penghargaan dengan kategori Sangat Baik juga diberikan kepada Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Barito Kuala.
Pemerintah Kabupaten HSS diharapkan dapat mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengadaan barang dan jasa di seluruh perangkat daerah.
Tata kelola pengadaan yang baik memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan. Dengan proses pengadaan yang akuntabel dan sesuai ketentuan, penggunaan anggaran daerah diharapkan semakin tepat sasaran serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Penghargaan ini menjadi dorongan bagi Pemkab HSS untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, dan bertanggung jawab. (ari/jp).
