JAKARTA- Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) dan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) menjalin kerja sama untuk menangkal penyebaran berita bohong (hoaks), meningkatkan kompetensi wartawan, serta memperluas distribusi informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) di Ruang Rapat Direktur Utama RRI, Jakarta, Senin (26/10/2026).
Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut dari gagasan bersama dirinya dan Direktur Utama RRI dalam menghadapi tantangan penyebaran hoaks di ruang digital.
"Kolaborasi ini merupakan manifestasi dari gagasan Dirut RRI dan Ketum SMSI untuk melawan hoaks,” kata Firdaus.
Menurut dia, kerja sama itu akan diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Training of Trainers (ToT), Uji Kompetensi Wartawan (UKW), dan penyebarluasan informasi pembangunan kepada masyarakat.
Firdaus menyebut, bahwa SMSI menaungi 3.181 media siber, termasuk media rintisan (startup), yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Jaringan tersebut dinilai berpotensi memperluas jangkauan informasi pembangunan kepada masyarakat.
"Media startup atau media rintisan yang tergabung dalam SMSI sebanyak 3.181 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia mendukung program penyebaran informasi pembangunan,” ujarnya.
Firdaus juga menyatakan dukungan terhadap upaya pengintegrasian RRI dan TVRI sebagai platform media publik untuk memperluas jangkauan layanan informasi kepada masyarakat.
Ia menegaskan, penanganan hoaks tidak cukup dilakukan dengan membantah informasi palsu setelah tersebar. Upaya tersebut perlu dibarengi penguatan ekosistem media, peningkatan profesionalitas wartawan, dan penerapan verifikasi informasi sebelum berita dipublikasikan.
Karena itu, peningkatan kompetensi wartawan menjadi salah satu fokus kerja sama SMSI dan RRI. Kolaborasi ini diharapkan mendorong praktik jurnalistik yang profesional sekaligus meningkatkan kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Direktur Utama LPP RRI, Hendrasmo, mengatakan kerja sama dengan SMSI merupakan bagian dari upaya bersama untuk menghadapi tantangan ekosistem informasi digital.
"Hari ini kita kedatangan tokoh pers dan kita hadir dalam proyek yang lebih besar, yaitu bersama-sama menanggulangi hoaks,” kata Hendrasmo.
Ia menjelaskan, tantangan penyebaran informasi tidak hanya berkaitan dengan media besar. Media kecil dan media rintisan juga memiliki peran penting dalam membentuk ekosistem informasi publik.
Melalui kerja sama tersebut, RRI dan SMSI akan mendorong peningkatan kompetensi wartawan serta memperkuat kolaborasi antarmedia. Langkah ini diharapkan dapat mendukung produksi konten berkualitas dan membantu masyarakat menyikapi derasnya arus informasi digital.
Ketua Dewan Pers, Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, menyoroti perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi seiring perkembangan teknologi digital.
Menurut Komaruddin, pada masa lalu, informasi yang disebarkan melalui media massa melewati proses produksi dan seleksi. Media juga memiliki identitas serta pihak yang bertanggung jawab atas informasi yang diterbitkan.
Namun, perkembangan teknologi digital mengubah pola tersebut. Media sosial kini menjadi ruang publik yang memungkinkan siapa pun memproduksi dan menyebarkan informasi.
"Dulu informasi dikuasai oleh media massa, terakreditasi, terseleksi dan terverifikasi. Sekarang media sosial memenuhi ruang publik,” ujarnya.
Ia mengingatkan, derasnya arus informasi tidak selalu diikuti peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Informasi yang benar dapat bercampur dengan kabar yang belum terverifikasi, konten sensasional, hingga penipuan.
Komaruddin juga menyoroti peran algoritma platform digital dalam membentuk pola konsumsi informasi. Aktivitas pengguna, seperti konten yang dilihat, disukai, dan dicari, dapat memengaruhi rekomendasi informasi yang diterima berikutnya.
"Algoritma itu sebelumnya menjajah tanpa paksaan, mengendalikan tanpa paksaan,” katanya.
Menurut dia, data aktivitas pengguna menjadi salah satu faktor penting dalam ekosistem digital. Jejak penggunaan telepon pintar dapat dimanfaatkan untuk membentuk profil pengguna dan menentukan rekomendasi konten.
Akibatnya, masyarakat berpotensi terus menerima informasi yang sesuai dengan minat dan kebiasaan mereka, sementara pandangan berbeda semakin jarang muncul dalam ruang informasi yang diakses.
Komaruddin menilai kondisi tersebut menjadi tantangan bagi masyarakat, keluarga, dunia pendidikan, media, dan pemerintah. Kemampuan memeriksa, mempertanyakan, serta memverifikasi informasi perlu diperkuat agar masyarakat tidak mudah terpengaruh konten yang memancing emosi.
"Yang serius sekali adalah kita tidak dilatih untuk mengecek informasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, media sosial dapat memengaruhi emosi dan membentuk opini publik dalam waktu singkat. Karena itu, kolaborasi antara lembaga penyiaran publik dan organisasi perusahaan media dinilai penting untuk mendukung ekosistem informasi yang lebih sehat.
Kerja sama SMSI dan RRI diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan MoU, tetapi berlanjut ke pelaksanaan program nyata. Fokusnya meliputi peningkatan kompetensi wartawan, penguatan verifikasi informasi, serta perluasan distribusi informasi pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Totok Suryanto, Anggota Dewan Pengawas LPP RRI Enderiman Butar Butar, Direktur PP LPP RRI Mistam, Dewan Penasihat SMSI Pusat Prof. Dr. Taufiqurochman, Dewan Pertimbangan SMSI Pusat Theodorus Dar Edi Yoga, serta Wakil Ketua Umum SMSI Bidang Usaha Media Siber dan Pengembangan Teknologi Digital Ilona Juwita.
Hadir pula Kepala Stasiun RRI Jakarta Ir. M. Bugi Hidayat, Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi RRI Ade Irosadi, dan Kepala Pusat Pemberitaan RRI Yuliana Marta Doky. (ali/jp).
