COVER STORY

EDISI XXXVI Tahun Ke 3
Oktober 2019

BIODATA
Taufik Rahman. S.Sos
Alabio. 12 November 1980
Islam
Anggota DPRD HST
Wakil Ketua II DPRD HST Periode 2019 – 2024

Riwayat Pendidikan :
Pondok Pesantrin Ibnul Amin dari Tahun 1993-1999
S.1. STAI Alwasliyah Barabai Kab HST


Alamat :
Jln Norman Hasyim RT. 05 RW. 03 Desa Aluan Sumur Kec Batu Benawa Kab HST

Nama Istri :
Nurul Adha
Barabai Kabupaten HST,
11 April 1987
Bendahara DPD Partai Nasdem Kab HST
Nama Anak :
Rieta Amelia Rahman
Barabai Kab HST 04 April 2006

Riwayat Organisasi :
1. Ketua DPD KNPI Kab. HST tahun 2018 sampai sekarang
2. Wakil Ketua GP Ansor Kab. HST Tahun 2017 sampai sekarang
3. Ketua Bappilu DPD Partai Nasdem Kab HST Tahun 2016 sampai sekarang



(Mahliandi/jurnalis-post)

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Regional Kalimantan telah menyalurkan dana kemitraan tahap ke II tahun 2019 senilai Rp 2,115 miliar kepada m itra binaannya.

Kegiatan hasil kerjasama dengan Bank Kalsel itu, dilaksanakan di Kantor Pelindo III Banjarmasin, Rabu (23/10).

CEO Pelindo III Regional Kalimantan, Boy Rubianto mengatakan, penyaluran dana kemitraan itu diharapkan dapat mengembangkan kemampuan usaha agar lebih mandiri dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Mudah-mudahan kerjasama PT Pelindo III bersama Bank Kalsel ini dapat terus disinergikan untuk mengembangkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaan di Kalimantan ini,” Katanya.

Selain itu Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, mengatakan pinjaman ini sangat
membantu kawan-kawan untuk mengembangkan usahanya. Saya kira dengan pinjaman seperti inilah yang kita harapkan untuk pengembangan UMKM kedepan, termasuk juga UMKM binaan dari wira usaha baru (WUB) Kota Banjarmasin.

Kami Pemko Banjarmasin sangat bersyukur punya mitra kerja seperti Pelindo III, mudahmudahan
kedepanya dapat bersinergi dan berkolaborasi untuk mengembangkan usaha-usaha yang ada di Kota
Banjarmasin ini.

“Dia juga berpesan tolong bertanggung jawab dengan pinjaman yang sudah dipinjamkan oleh Pelindo, karena pinjaman ini ialah untuk berusaha dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk berusaha,” ucap Ibnu Sina saat menyampaikan sambutannya.

Dengan menggandeng Bank Kalsel, tujuanya untuk upaya komitmen Pelindo berkolaborasi dengan perbankan lokal, demi pemberdayaan bank-bank daerah untuk terus menjalin kerjasama.

Kegiatan dirangkai dengan memberikan bantuan program kemitraan Pelindo III kepada peserta, diserahkan secara langsung oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina  bersama CEO Pelindo III Regional Kalimantan, Boy Rubianto, pungkasnya.

(humpro-bjm/jp)

Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor disertai 13 Bupati dan Walikota meninjau secara langsung proyek Pengembangan Bandara Syamsudin Noor pada Kamis (10/10) siang. Peninjauan dilakukan oleh Gubernur usai membuka Rapat Koordinasi Kepala Daerah bersama seluruh Bupati dan Walikota se Kalimantan Selatan.

Menurut Paman Birin, peninjauan dilakukan untuk memastikan proyek pengembangan bandara tersebut, berjalan dengan baik. Maklum sudah minggu kedua November 2019 nanti akan dilaksanakan pembukaan peresmian terminal anyar bandara.

Selain itu, Bandara Syamsudin Noor rencananya diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada
Desember 2019 mendatang.

“Dia juga mengatakan, pada November mendatang akan ada soft launching untuk bandara Internasional kebanggaan masyarakat Kalsel tersebut,”ungkapnya.

Gubernur sangat kagum. Melihat kemegahan bandara tak meninggalkan kearifan lokal. Bentuk bangunan bandara tampak seperti bentuk permata jika dilihat dari atas. Untuk akses jalan masuk bandara, Paman Birin berjanji akan menyelesaikanya. Terlebih pada APBD P tahun 2019 telah
dianggarkan Rp 25 miliar.

Paman Birin menambahkan, jika pembangunan Bandara Syamsudin Noor sudah tuntas alias kelar, diyakini akan mampu menggerakan perekonomian daerah. “Pertumbuhan ekonomi akan meningkat signifikan seiring kelancaran arus barang, jasa, dan orang,” kata PamanBirin.

General Manager Bandara Syamsudin Noor Indah Preastuty mengatakan, progress pengembangan Bandara Syamsudin Noor sudah mencapai 86 persen. Dirinya optimis proyek ini akan selesai tepat
waktu, sehingga dapat dinikmati masyarakat. “Ya, untuk status internasional sudah, baru saja
September tadi,”pungkasnya.

(mkn/kobar/jp).

Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Noormiliyani AS menyerahkan dokumen Isbath Nikah kepada 31 pasangan suami istri yang belum memiliki akta nikah.

Upacara penyerahan berlangsung di Balai Pelatihan Masyarakat Pemprov Kalimantan Selatan, di Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala.

Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama,Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Disdukcapil
bekerjasama dengan Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama menyelenggarakan
Isbath Nikah Terpadu, Kamis (10/10).

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS pada kesempatan itu menyatakan, kepada para penerima Dokumen isbath nikah, bahwa Produk yang diserahkan berupa penetapan pengadilan agama, dokumen kependudukan, dan buku nikah, terangnya.

Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini, menambahkan Dokumen Isbath Nikah sangat diperlukan bagi pasangan suami isteri, karena ini merupakansalah satu identitas di masyarakat, oleh sebab itu sangat diperlukan terutama terkait permintaan pelayanan isbath nikah.

Menurut Bupati Noormiliyani, menjelaskan banyak mamfaat dan keuntungan dari pemberian
pelayanan terpadu di antaranya dapat memangkas biaya, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta lebih memudahkan, dalam pengurusan administrasi, ucapnya.

Memang pelaksanaan isbath nikah sangat penting untuk kebutuhan administrasi anak, baik untuk kebutuhan sekolah, mencari pekerjaan, warisan dan masalah-masalah lainnya.

“Pelayanan isbath nikah bisa dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pihak terkait. Untuk pasangan yang ingin mengkuti program harus melalui proses pendaftaran dan verifikasi,”  ungkapnya.

Setelah terverifikasi, pasangan akan menjalani sidang untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama. Verifikasi dilakukan dengan sangat teliti dalam rangka menghindari adanya oknum yang memiliki tujuan tertentu.

Bupati perempuan pertama di Kalsel ini, berharap kepada semua instansi terkait agar lebih proaktif dalam masalah ini. Apabila ada warga yang sudah menikah secara agama hendaknya didorong mengikuti program ini, agar mereka memiliki buku nikah dan anaknya memiliki akte kelahiran yang
mencantumkan nama jelas kedua orangtuanya, pungkasnya.

(humpro-batola/jp)

Untuk mengurangi timbunan sampah plastik di Kota Banjarmasin,
Pemko Banjarmasin bekerjasama dengan Yayasan Kompas Borneo Hijau melakukan Kampanye Lingkungan Berbasis Online yang didukung oleh PT Adaro Indonesia.

Kegiatan yang dirangkai dengan diskusi publik tentang Gerakan Kaum Milenial Banjarmasin Bebas Dari Sampah Plastik itu dibuka oleh Walikota Banjarmasin H Ibnu Sina, di Siring Balai Kota Banjarmasin, Selasa (03/12).

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor satu di kota berslogan kayuh baimbai itu mengajak seluruh generasi milenial Kota Banjarmasin untuk kembali menggaungkan Gerakan seribu sungai seribu tumbler dan Gerakan kurangi sampah plastik untuk menjadikan Kota Banjarmasin sebagai kota yang
Baiman.

“Ayo sama-sama kita gaungkan kembali gerakan seribu sungai seribu tumbler dan gerakan kurangi sampah plastik, oleh karena itu, hari ini mari kita sama-sama berkolaborasi, saling mengingatkan, saling memberikan energi positif agar Kota Banjarmasin menjadi kota yang Baiman, Barasih wan Nyaman,” katanya.

Selanjutnya, ia berharap Kota Banjarmasin bisa mempertahankan predikat sebagai sebelas kota dengan kinerja terbaik untuk pengurangan sampah di Indonesia.

“Banjarmasin sebagai pionir pelarangan kantong plastik di mini market dan ritel modern dan
Banjarmasin adalah termasuk sebelas kota di Indonesia dengan kinerja terbaik untuk pengurangan
sampah di Indonesia mudah - mudahan  tahun ini tetap bisa kita pertahankan,” harapnya.

Dia juga berharap agar gerakan yang dilakukan oleh kaum milenial tersebut, bisa menjadi upaya untuk memerangi sampah plastik untuk menciptakan generasi yang lebih baik lagi di masa yang akan datang, pungkasnya.

(humpro-bjm/jp)

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI) Komisariat Wilayah V Regional
Kalimantan, menggelar Musyawarah Komisariat Wilayah V ke-9.

Ada beberapa agenda dalam kegiatan di Kota Banjarmasin, bertemakan Dampak Pemindahan
Ibu Kota Negara Terhadap Kota-Kota di Kalimantan dari Segi Infrastruktur Sosial dan
Lingkungan, diantaranya merumuskan rekomendasi mengenai kebijakan pemerintah
kota yang tergabung dalam Apeksi Komwil V, serta memilih ketua berikut wakil ketua Apeksi
untuk kepengurusan periode 2019 sampai 2022.

Dalam kegiatan welcome dinner di Restauran Terapung Siring Balai Kota Banjarmasin, Ketua Apeksi Komwil V Regional Kalimantan, H Ibnu Sina berharap, kegiatan Muskomwil V ke 9 ini dapat menggali informasi dan membuat kajian terknis terkait pemindahan ibukota.

Harapan lain yang disampaikan dalam kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 25 sampai 27 November itu adalah, agar seluruh anggota Apeksi Komwil V nantinya dapat terlibat, dan bisa mengetahui lebih cepat informasi tentang pemindahan ibukota negara.

Dalam kegiatan yang dihadiri Wakil Walikota Banjarmasin H Hermansyah, Sekda Kota Banjarmasin H Hamli Kursani dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemko Banjarmasin itu, ia juga mengajak seluruh anggota Apeksi Komwil V untuk saling bahu membahu, berkolaborasi mewujudkan Pulau Kalimantan sebagai sebuah entitas yang sangat berperan untuk Indoensia.

“Kami mengajakan semua agar saling bahu-membahu, berkolaborasi untuk mewujudkan pulau Kalimantan sebagai sebuah entitas, yang sangat berperan ke depan untuk Indonesia, baik melalui jalur transportasi perstrukturnya, kemudian juga terkait dengan kehidupan ekonomi nya, termasuk juga dampak-dampak sosial lainnya,”  ucapnya, belum lama tadi.

Kegiatan Muskomwil ke 9 ini, selain dihadiri langsung oleh 9 walikota se Kalimantan beserta
delegasinya, juga dihadiri Direktur Eksikutif Apeksi Pusat. Dan dalam kesempatan tersebut H Ibnu
Sina dan H Hermansyah juga menyerahkan kenang-kenang kepada seluruh kepala daerah yang hadir.

Tampak hadir dalam kegiatan  tersebut Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Wasilah dan Wakil Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Siti Fatimah dan Wakil Ketua I TP Pkk Kota Banjarmasin Hj Aneta Olpah, jelasnya.

(humpro-bjm/jp)

Enam Fraksi Pendukung DPRD Kabupaten Barito Utara (Barut) menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang APBD Kabupaten Barito Utara Tahun anggaran 2020 untuk dijadikan peraturan daerah (Perda).

Enam fraksi tersebut yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Fraksi Partai Gerindra,
dan fraksi gabungan yakni Fraksi Amanat
Rakyat Karya Sejahtera (ARKS).

Peraturan tersebut disetujui setelah diketok palu  oleh ketua DPRD Barito Utara Hj Mery Rukaini dan dilakukan penandatangan berita acara oleh pimpinan daerah bersama pimpinan DPRD Barito Utara pada usai sidang paripurna pendapat
akhir fraksi-fraksi pendukung DPRD Barito Utara, belum lama tadi.

“Raperda APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2020 telah disetujui oleh seluruh fraksi, namun dengan catatan - catatan  yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah,” kata Ketua DPRD
Barito Utara, Hj Mery Rukaini.

Dikatakan Hj Mery Rukaini, memperhatikan pasal 245 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014
tentang pemeritahan daerah, yang berbunyi rancangan Perda Kabupaten / kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang harus mendapat evaluasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, sebelum
ditetapkan oleh bupati/walikota.

“Dengan mengacu pada pasal 245 ayat 3 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tersebut, maka diminta kepada pihak pemerintah daerah segera menyampaikan Raperda APBD Kabupaten Barito Utara tahun anggaran 2020 yang telah disetujui bersama kepada Gubernur Kalimantan Tengah untuk dievaluasi, sebelum ditetapkan sebagai Perda oleh Bupati Barito Utara,” jelasnya.

Dia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara serta tim anggaran pemerintah daerah, Sekda, unsur FKPD, pejabat eselon II, III, dan IV lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara yang berkenan meluangkan waktu bersama DPRD untuk mengikuti rapat pembahasan serta rapat paripurna.

(Ardiansyah/jp).

Bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Internasional, Polres Barito Kuala menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Selasa (10/12).

Penghargaan tersebut, karena keberhasilan membangun
zona integritas secara masif, sehingga memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Kapolres Batola, AKBP Bagus Suseno, telah menerima penghargaan tersebut dari Menpan RB, Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara Jakarta. Penganugerahan juga dihadiri AKBP Mugi Sekar Jaya yang merupakan mantan Kapolres Batola, sebelum digantikan Bagus.

Dalam kesempatan yang sama, Bagus Suseno mendapatkan penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di lingkungan Polri. WBK/WBBM 2019 ini, merupakan predikat yang diberikan kepada 506 unit kerja dari 63 instansi pemerintah.

Adapun dari lingkungan Polri, terdapat 42 unit kerja yang menerima penghargaan. Mereka dinilai berkomitmen memberantas korupsi, serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

“Alhamdulillah Polres Batola telah berhasil mendapatkan predikat WBK/WBBM dari Kemenpan RB,” ungkap Bagus.

Selain itu juga untuk kedepannya tugas kami semakin berat, karena harus mempertahan predikat WBK/WBBM agar jangan sampai dievaluasi. Semoga kami mampu dengan komitmen dan integritas seluruh anggota, jelasnya.

Ada terdapat enam tahapan dalam pembangunan zona integritas. Diawali pencanangan, dilanjutkan perbaikan manajemen perubahan, penguatan tata laksana, hingga peningkatan kualitas pelayanan public, ucapnya. Kemudian setiap unit kerja dinilai oleh tim internal. Tahapan dilanjutkan evaluasi tim penilai nasional, diikuti penetapan predikat unit kerja pelayanan, pungkasnya.

(aph-com/jp)

Disisa masa jabatan, Kapolres Hulu Sungai Tengah (HST), AKBP Sabana Atmojo mendapatkan
penghargaan sebagai pelopor perubahan pembangunan
Zona Integritas ( ZI ).

Tak hanya itu, di bawah kepemimpinannya Polres HST pun mendapatkan  apresiasi dan penganugerahan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).

Rencananya serah terima jabatan (sertijab) Kapolres HST dilaksanakan di Polda Kalsel Banjarmasin Selasa (17/12).  Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/3233/XII/KEP/2019 tanggal 6-12-2019, AKBP Danang Widaryanto yang sebelumnya menjabat Kasubdit II Ditreskrimum Polda Kalsel akan
menjabat sebagai Kapolres HST.

Selain itu Saban Atmojo akan menempati posisi di Polda Kalsel sebagai Kabag Krema.
" Alhamdulillah Polres HST dapat meraih predikat WBK. Semoga ke depannya lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bumi Murakata,” ucap Sabana.

Penghargaan langsung diterima oleh Sabana Atmojo dari Menteri PANRB RI, Tjahjo Kumolo saat di Birawa Hall – Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12).

Sabana saat itu didampingi para Kasat. Yakni Kasat Lantas, AKP Supriyatno, Kasat Intelkam, AKP Agus Sugianto dan Kasat Reskrim, Iptu Sandi, jelasnya.

(aph-com/hen-jp)

Sebanyak tujuh dari 195 Desa di Kabupaten Barito Kuala, telah  menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Gelombang III, Rabu (4/12).

Pelaksanaan pilkades mendapat pemantauan dari Asisten Bidang
Pemerintahan M Anthony dan Kadis PMPD Dahlan, jajaran Forkopimda/
mewakili, masing-masing camat beserta jajaran Forkopimcam.

“Untuk Pelaksanaan Pilkades Gelombang III, terdapat tujuh desa yang tersebar di tujuh kecamatan, antara lain Desa Antaraya Kecamatan
Marabahan, Sungai Rasau Kecamatan Cerbon, Belandean Muara Kecamatan Alalak, Jelapat Baru Kecamatan Tamban, Anjir Pasar Kota I Kecamatan Anjir Pasar, Roham Raya Kecamatan Wanaraya, dan Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit,” Ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Batola Dahlan.

Mantan Kabag Humpro Setda Batola ini, juga menjelaskan Pilkades di Desa Antar Raya Kecamatan Marabahan diikuti 4 calon kades masing-masing Akhmad Liani, Samsuriadi, Muhammad Dong, dan Mahdiani. Untuk Desa Sungai Rasau Kecamatan Cerbon diikuti 5 calon masing-masing Anwari, Jam’ani, Syahruji, serta mulyono, dan Muhammad Kastalani.

Selanjutnya, untuk Desa Belandean Muara Kecamatan Alalak diikuti 5 calon masing-masing Muhammad Faisal, Fahrul, Andrie Arsyah, Muhammad Fadillah, dan Arbain. Desa Jelapat Baru Kecamatan Tamban diikuti 5 calon masing-masing Drs Samitra, M Sajali, Darno, Junaidi dan Sabdi.

“ Untuk Desa Anjir Pasar Kota I Kecamatan Anjir Pasar diikuti 4 calon masing-masing Uto AS, Fauzan Ramon, Suriansyah dan Abriansyah. Desa Roham Raya Kecamatan Wanaraya diikuti 2 calon yaitu Hasimudin dan Khairil Januar, selain itu Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit diikuti 3 calon masing-masing Abdul Hadi, serta Masrudin, dan Supianie,”Ucapnya.

Selain itu ketua Panitia pemilihan kepala Desa Belandea Muara. Yasir ketika ditemui Jurnalis Post, mengatakan untuk jumlah calon ada 5, yaitu M. Faisal, Pahrul, Andrie, serta M. Fadilah dan Arbain, dengan jumlah pemilih 943, yang tersebar di 10 RT. dan tingkat kehadiran masyarakat untuk memilih pemimpinnya sebanyak 776.

Yasir juga menjelaskan berdasarkan rapat pleno perhitungan suara pemilihan kepala Desa Belandean
Muara Kecamatan Alalak pada hari rabu 4 Desember 2019, nomor urut 1 M. Faisal memperoleh suara sebanyak 238, nomor urut 2 Pahrul sebanyak 155, nomor urut 3 Andrie sebanyak 24 serta nomor urut 4 M. Fadilah sebanyak 253, dan nomor urut 5 Arbain memperoleh suara 103, jelasnya.
Dari pantauan Jurnalis Post dilapangan tentang pelaksanaan pemilihan kepala Desa Belandean  muara, sangat tegang dan memanas, karena calon urut 1 dengan urut 4 cukup bersaing ketat dan kemenangan suara M Fadilah dengan M Faisal hanya selisih 15 suara.

Aparat keamanan dari kepolisian di turunkan sebanyak 21 orang, gabungan dari Polsek Berangas serta Polsek Mandastana dan Polres Batola, langsung di pimpin oleh Kapolsel Berangas Ipda H. Misriadie. SH, untuk mengawal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Belandean Muara agar berjalan aman dan kondusif, pungkasnya.

(ant/ali/jurnalis-post)

Penghargaan diserahkan langsung
oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto di Pendopo Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis  (5/12), sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dalam mengimplementasikan Sistem Resi Gudang (SRG).

Hanya ada lima kabupaten yang
menerima penghargaan tersebut, yakni Kabupaten Barito Kuala, Wonogiri, Grobogan, serta Cianjur dan Aceh Tengah.

“Saya memberi apresiasi dan penghargaan kepada bupati yang berhasil mengimplementasikan SRG di daerahnya. Penghargaan ini diberikan terhadap mereka yang sukses membuat program kerja
pemerintah daerah untuk mengembangkan SRG berkelanjutan dan berinovasi dalam pemasaran hasil pertanian,” ujar Agus Suparmanto.

Mendag menjelaskan, sistem resi gudang diterapkan dengan landasan Undang-Undang No. 9/2006 dan diubah dengan Undang-Undang No.9/2011, dimana petani dapat menitipkan hasil panennya pada pengelola gudang dengan resi sebagai bukti dan Resi gudang yang berperan sebagai bukti  kepemilikan dapat diperdagangkan atau digadaikan.

Selain itu Bupati Batola Noormiliyani merasa bangga dan berbahagia atas penghargaan yang diberikan. Ia mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat, khususnya para petani
yang mempercayakan resi gudang untuk penyimpanan hasil-hasil pertanian seperti padi.

“Kedepan sosialisasi harus lebih gencar, agar para petani dapat memahami keuntungan dari keberadaan SRG, sehingga semakin berminat untuk melakukan penyimpanan hasil-hasil pertanian di
gudang SRG,” ungkap Noormiliyani.

Dia juga menambahkan baru memiliki dua gudang SRG yaitu di Mandastana dan Anjir Muara, namun Kementerian Perdagangan menilai penggunaan sistem resi gudang di Batola berjalan lancar
dengan tunggakan nol persen. Gudang SRG Mandastana yang telah berfungsi sejak 2009, ucap dia, berkapasitas 1.000 ton dan kini telah terisi 408 ton.

Pada 2019 ini, telah berfungsi pula gudang kedua di Anjir Serapat Kecamatan Anjir Muara dengan kapasitas 1500 ton dan sementara telah terpakai 15 ton dan akan disusul gudang baru di Kecamatan Cerbon.

Selain itu Kabid Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Batola Surono mengatakan, selain memperoleh asuransi kebakaran dan kebanjiran, plafon kreditnya bisa mencapai
70 persen dari nilai jumlah gabah yang disimpan.

“Resi gudang ini dapat dijaminkan dan akan cair dalam waktu satu hari di Bank Kalsel. Selain itu bunganya juga ringan yaitu hanya setengah persen,” ungkapnya.

(humpro-batola/jp)

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kapuas ke-29, pihaknya telah menggelar apel dan ramah tamah di kantor
PDAM jalan Mahakam No 55 Kuala Kapuas, Kamis (12/12).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat juga selaku Pembina Upacara dan diikuti seluruh jajaran pengurus serta karyawan dan karyawati PDAM Kabupaten Kapuas.

Dalam amanatnya, Bupati Kapuas mengungkapkan rasa bangganya kepada PDAM Kabupaten Kapuas, karena sampai tahun 2019 ini, hampir seluruh wilayah di Kabupaten Kapuas sudah merasakan pelayanan dari PDAM, khususnya dalam hal air bersih.

Ben juga menambahkan dengan adanya ketersediaan air bersih di setiap wilayah dapat mencegah berbagai macam penyakit terlebih stunting, ucapnya.

Mantan Kepala Dinas PU Provinsi Kalteng sekaligus pemegang hak paten nasional dan internasional
bidang konstruksi jembatan tersebut, dia berpesan kepada seluruh karyawan dan karyawati PDAM
Kabupaten Kapuas untuk selalu menjaga kekompakan dalam bekerja dan melayani masyarakat serta
selalu menjaga keramahan dalam pelayananan.

“Mari kita jaga selalu kekompakan, khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pelanggan PDAM Kabupaten Kapuas. Saya siap mendukung program-program PDAM untuk
kedepannya,” Ungkap Ben Brahim.

Kemudian usai melaksanakan Apel, Bupati Kapuas Ben Brahim S Bahat bersama Direktur PDAM
Kabupaten Kapuas Agus Cahyono  beserta jajaran melaksanakan ramah tamah dimana dalam kesempatan tersebut. Ben mengingatkan kepada seluruh jajaran PDAM Kabupaten Kapuas untuk menuntaskan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing tanpa menunda-nunda pekerjaan.

Selain itu Direktur PDAM Kabupaten Kapuas. Agus Cahyono menjelaskan cakupan pelayanan air bersih PDAM Kabupaten Kapuas yang meliputi dua lokasi perkotaan (pusat dan cabang) dimana terdiri dari pusat yaitu Kuala Kapuas, cabang satu terdiri dari Mantangai, Palingkau, Dadahup dan Sei Tatas.

Kemudian untuk cabang dua terdiri dari Basarang, Mandomai dan Pujon, sedangkan cabang tiga terdiri dari Barimba dan Anjir dengan jumlah pelanggan sebanyak 25.889, ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Rahmadi Damaiyanti dalam laporannya menyampaikan
dengan perayaan HUT ke-29 ini, PDAM Kabupaten Kapuas telah memberikan reward kepada pelanggan PDAM yang membayar dari tanggal 1 sampai dengan 10 Desember 2019 berupa kupon yang akan diundi pada kegiatan ramah tamah tersebut, Pungkasnya.

(hms-kmf/jp)

Bupati Barito Selatan. H. Eddy Raya Samsuri bersama bupati dari 7 kabupaten lainnya,
di Kalimantan Tengah telah menerima penghargaan sebagai Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia (HAM)
tahun 2019.

Penghargaan diberikan Kementrian Hukum dan HAM, dalam Peringatan HAM se-dunia ke-71 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/12).

Bupati Barsel Eddy Raya, menjelaskan penghargaan Kabupaten Peduli HAM merupakan predikat istimewa karena memiliki kriteria yang tinggi, pihaknya selaku pemerintah daerah tentunya akan selalu memperjuangkan HAM tersebut.

“HAM itu sendiri didasari dengan terpenuhinya hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak dan lingkungan yang berkelanjutan,” kata Eddy Raya.

Orang nomor satu di Barsel itu berharap program yang berjalan saat ini di Barsel kiranya dapat selalu sejalan dengan RANHAM (Rencana Aksi Nasional HAM).

“Saya berharap program yang sedang berjalan saat ini, agar selalu sejalan dengan arahan pemerintah
pusat khususnya terkait dengan HAM,” ungkapnya. Penghargaan ini menjadi evaluasi untuk Pemkab Barsel, agar selalu memperbaiki dan meningkatkan standar dan aturan terkait dengan HAM.

Dia juga menambahkan, seperti hak atas kesehatan, hak pendidikan, hak perempuan dan anak, dan hak lainnya akan berupaya untuk mewujudkan semua itu.

“Kita akan berupaya untuk dapat meningkatkan kesadaran serta berpartisipasi baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menegakkan HAM,” pungkas Eddy Raya.

(kl/jp)

Produksi padi organik petani di Kabupaten Barito Timur dinyatakan bebas logam berat. Hal itu sudah teruji dan telah mendapat sertifikasi
Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kepala Dinas Pertanian Bartim Riza Rahmadi mengatakan, sertifikasi padi organik dilakukan oleh lembaga independen yang menyatakan lulus uji. Barito Timur menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang telah mengirimkan sampel beras serta gabah ke pusat dan telah diuji di laboratorium Jakarta oleh Direktorat Serealea dengan hasil dinyatakan
bebas kandungan residu/lulus uji. “Terbukti tidak ada residu pestisida dan logam berat,” tegasnya, Rabu (11/12).

Menurut Riza Rahmadi, sertifikasi organik sesuai standar SNI 6729 - 2016. Dijelaskannya, kabar menggembirakan dan membanggakan tersebut menjadi informasi bahwa produksi beras organik petani di Bartim aman untuk dikonsumsi.

“ Keberhasilan tersebut berkat kerja keras bersama dan mudah - mudahan memberikan manfaat terhadap kemajuan dunia pertanian di Kabupaten Bartim ini,” jelasnya.

Pa Riza panggilan akrabnya menambahkan Dinas Pertanian juga terus mendorong petani untuk lebih maju dan bisa melakukan uji hasil padi. Beberapa waktu lalu, para petani diberikan tambahan
pengetahuan terhadap cek kandungan kimia berbahaya secara manual.

“Kita menggunakan alat tester sederhana, tetapi dengan adanya sertifikasi yang teruji memastikan produk padi organik Bartim bebas zat berbahaya,” ungkapnya. Anggota DPRD Bartim,

(k-post/jp)

Pemerintah Kabupaten Barito Timur akan memulai kegiatan safari Natal, mulai tanggal 6 Desember 2019, yang pertama di Kecamatan Pematang Karau, tempat GKE Imanuel Bambulung Baru Jihi, dilanjutkan pada Senin 9 Desember, Kecamatan Dusun Tengah, tempat GOR Batara Linggar Ampah. Ketiga Rabu, 11 Desember, Kecamatan Paku, tempat GKE Beto Wao Desa Tampa.

Selanjutnya keempat Kamis, 12 Desember, Kecamatan Karunsen Janang, tempat halaman kantor Kecamatan Karunsen Janang, kelima 13 Desember, Kecamatan Paju Epat, tempat halaman kantor Kecamatan Paju Epat, keenam Sabtu, 14 Desember di Polres Bartim, tempat Aula Polres, ketujuh senin, 16 Desember, Kecamatan Awang, tempat lapangan sepak bola Hayaping.

“kedelapan Selasa, 17 Desember, Kecamatan Benua Lima, tempat halaman kantor Kecamatan Benua Lima, kesembilan Rabu, 18 Desember, Kecamatan Dusun Timur, tempat GKE Sinta Jaweten,  kesepuluh Kamis, 19 Desember. Kecamatan Raren Batuah, tempat Aula Kecamatan Raren Batuah,
serta kesebelas Jumat, 20 Desember, Kecamatan Patangkep Tutui, tempat halaman kantor Kecamatan
Patangkep Tutui, dan yang terakhir Sabtu, 21 Desember DPRD Bartim.” Kata Kasubbag Keagamaan
Setda Bartim, Inriano KB Gapan. Inriano, juga menambahkan kegiatan Safari Natal adalah merupakan pelaksanaan dari misi Pemerintah Daerah Bartim dalam hal pembinaan umat beragama
yang ada di daerah.

“Kegiatan safari natal adalah agenda rutin dari pemkab Bartim yang sudah dijadwalkan di SKPD Setda Bartim,” Ungkap Inriano KB Gapan. Pria yang akrab dengan wartawan ini juga menambahkan, Safari Natal pada tahun ini berkonsep oikumene. Yakni kegiatan yang merupakan kegiatan tingkat kecamatan yang mewadahi semua forum komunikasi antar gereja atau berbagai denominasi gereja.

“Kita berharap juga kepanitian melibatkan semua gereja yang ada di kecamatannya masing –  masing,” pungkas Inriano.

(met7/jp)

Pembangunan infrastruktur jalan antar Kecamatan, Desa Dayu di Kecamatan Karusen Janang menuju
Desa Balawa, Kecamatan Paju Epat dikerjakan tahun ini. Akses warga tersebut menjadi skala prioritas yang tengah dikerjakan.

Plt Kepala DPUPR Bartm, Yumail melalui Kabid Bina Marga DPUPR Bartim, Dodi saat di jumpai Jurnalis Post diruang kerjanya mengatakan, pada tahun 2019 ini, akses jalan Desa Dayu menuju Desa Balawa telah dikerjakan.

“Pengerjaan Jalan tersebut, di kerjakan oleh Kontraktor PT Pilar Jaya Konstruksi dengan Pagu anggaran kurang lebih Rp. 17 M yang merupakan dari DAK Bartim, karena pengerjaan jalan Dayu-Balawa sepanjang kurang lebih 7,30 km dan lebar 5,5 m berupa
aspal,” Ungkap Dodi.

Memang saat ini, pengerjaan jalan tersebut masih berjalan, oleh karena itu diharapkan semoga bisa cepat selesai dan masyarakat pun dapat merasakanya, jelasnya.
Selain itu, Anggota DPRD Bartim, Raran mengatakan dengan adanya peningkatan Jalan Desa Dayu- Desa Balawa, Kami Kalangan Legislatif sangat menyambut baik atas pelaksanaan peningkatan
jalan tersebut.

“Maka dari itu Peningkatan Jalan ini sangatlah membantu bagi roda perekonomian masyarakat, dan saya harapkan masyarakat bisa menjaganya,’’ ungkapnya.

Pria yang akrab dengan wartawan ini menambahkan, Pengerjaan peningkatan jalan yang dikerjakan ini, semoga bisa selesai tepat waktu dan baik, sehingga pengerjaannya sesuai dengan harapan dan tidak asalasalan, jelasnya.

(log/ens/kpos/jp)

Pemerintah Kabupaten Barito Timur menggelar rapat persiapan perekrutan perangkat desa berbasis online dengan sistem computer assisted test (CAT). “Karena itu kami melakukan penyusunan jadwal dan tahapan dalam melaksanakan seleksi perangkat desa nantinya,” kata Asisten I Setda Bartim, Rusdianor.

Menurutnya tim teknis kabupaten, kecamatan dan tim pelaksana tingkat desa sudah terbentuk, untuk tim tingkat desa dengan Surat Keputusan (SK) kepala desa.

“Seleksi perangkat desa ini nantinya menggunakan sistem CAT seperti seleksi CPNS, pendaftaran akan dilakukan secara online,”Ungkapnya.

Dia juga menjelaskan sebelum proses penerimaan masih ada tahapan yang dilaksanakan seperti
pelatihan, untuk pelatih atau yang biasa dikenal Training of Trainer (ToT) oleh tim teknis ke kecamatan dimulai sejak 2 -5 Desember 2019.

“Kemudian mulai 5 Desember baru dibuka pendaftaran untuk perangkat desa,” ucapnya. Selain
itu juga untuk Pendidikan yang diisyarakatkan bagi pelamar perangkat desa minimal SLTA
sederajat, serta untuk sistem perekrutan perangkat desa menggunakan CAT, Ini baru pertama
kali dilaksanakan, pungkasnya.

(uji/jp)

Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugian  Sabran menyerahkan daftar isisan pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 kepada Bupati Barito Timur Ampera A.Y. Mebas di Palangka Raya, disaksikan Sekda Kalteng H.M. Fahrizal Fitri, Kepala Bappeda Kalteng Yuren S. Bahat, serta pejabat lainnya dan Kepala Bappeda Bartim Panahan Moetar.

“DIPA yang kita terima sebesar Rp 820 miliar. Kemudian, akan diserahkan kepada perangkat daerah. Kita rencanakan untuk pelaksanaannya mulai awal tahun 2020, sehingga bisa dilaksanakan dengan maksimal,” kata Bupati Bartim Ampera AY Mebas di Tamiang Layang.

Orang nomor satu di Bartim ini, menambahkan setelah DIPA diterima maka akan diserahkan kepada perangkat daerah serta instansi lainnya.

Menurutnya, DIPA Rp 820 miliar tersebut, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp 18,288 miliar, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp 44,6 miliar, Dana Alokasi Umum sebesar
Rp 504,488 miliar.

“Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp 76,811 miliar, dana alokasi Khususnya sebesar Rp 65,905 miliar, dana insentif daerah sebesar Rp 22,738 miliar dan dana desa sebesar Rp 87,307 miliar,”Ungkapnya.

Selain itu Sekda Bartim. Ir. Eskop menambahkan, saat ini DIPA sudah diterima walaupun sebelumnya ada keterlambatan penyerahan.

Kendala teraebut bukanlah masalah yang besar, setelah diterima maka akan langsung dibagikan kepada perangkat di daerah.

“ Penerimanya nanti diharapkan meningkatkan koordinasi dan lebih maksimal dalam penggunaan, agar memulai langkah - langkah  dan merangkai kegiatan yang bakal dilaksanakan pada tahun 2020. Seyogyanya pada awal tahun sudah bisa dilaksanakan semua program yang telah ditentukan dengan mengutamakan manfaat kepada masyarakat,” jelas Eskop.

Mantan Kadis Pertanian Bartim ini, juga meminta agar masyarakat dapat memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan program daerah dan pembangunan pada tahun 2020 mendatang.
“Karena masyarakat memiliki peranan penting dalam setiap langkah pembangunan daerah,  khususnya dalam hal pengawasan maupun memberikan saran dan masukkan positif untuk kemajuan
pembangunan Kabupaten Bartim,”Pungkasnya

(uji/jurnalis-post).

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menginginkan kepastian kehalalan produk pangan di Provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten / Kota tersebut.

Keinginan atau harapan itu dalam pemandangan
umum terhadap Raperda tentang Keamanan
Pangan di Kalsel yang disampaikan pada rapat paripurna DPRD provinsi setempat yang dipimpin Wakil Ketuanya Muhammad Syaripudin di Banjarmasin, belum lama tadi.
Karenanya, Fraksi PKS DPRD Kalsel yang diketuai H Ardiansyah itu menyarankan, untuk memberikan kepastian kehalalan produk pangan tersebut, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Kepastian kehalalan produk pangan itu, menurut Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya yang dibacakan H Imam Kanapi, merupakan keniscayaan agar masyarakat Kalsel yang religious bisa mendapatkan nilai lebih, tidak cuma dari sekedar keamanan.

Oleh sebab itu, Fraksi PKS DPRD Kalsel menyambut positif dan mendukung pengajuan Raperda tentang Keamanan Pangan oleh eksekutif/pemerintah provinsi (Pemprov) setempat dengan tetap memperhatikan.

Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 53 Tahun 2019. Peraturan Kementerian Pertanian No.53 / 2019 itu tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).

Bahkan untuk menjaga keamanan dan mutu pangan secara umum (termasuk PSAT), Fraksi PKS DPRD Kalsel  menyarankan, agar melibatkan petani, nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku usaha di bidang pangan segar supaya memenuhi persyaratan keamanan PSAT.

Sementara Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Kalsel yang diketuai H Karlie Hanafi Kalianda, mengingatkan pemanfaatan konsumsi pangan yang umumnya berkaitan dengan variasi zat n gizi dan
kecukupan energy lainnya secara berkelanjutan.

Dalam pemandangan umum yang dibacakan Muhammad Yani Helmi itu, FPG mengingatkan beberapa indikator yang harus menjadi perhatian untuk menjaga pangan tetap aman, higienis,
bermutu, bergizi dan tidak bertentangan agama, keyakinan serta budaya masyarakat. FPG DPRD Kalsel menyebutkan beberapa indicator tersebut meliputi antara lain dari aspek ekonomi, fisik dan aspek sosial.

Selain itu, mengevaluasi terhadap kinerja dan capaian atas manfaat dari kegiatan tentang keamanan pangan agar terjaminnya pangan terbebas dari jenis pangan yang berbahaya bagi kesehatan, demikian FPG DPRD Kalsel.

(ant/kobar/jp).

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel memandang penting penerapan system aplikasi berbasis perencanaan melalui elektronik
(e-planning) untuk mengakomodasi pokok-pokok pikiran.

“Oleh karena itu, kami melakukan studi komparasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),” kata KetuaBanggar H. Supian H.K. yang jugaKetua DPRD Provinsi Kalsel sebelum bertolak dari Yogyakarta menuju Banjarmasin,
belum lama tadi.

Dalam pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Supian H.K. yang juga politikus senior Partai Golkar mengaku tertarik terhadap pemanfaatan teknologi informasi, khususnya aplikasi e-planning.Menurut wakil
rakyat asal Daerah Pemilihan Kalsel V (Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Kabupaten Tabalong), system aplikasi e-planning merupakan hal yang penting dalam pembangunan dan pemerintahan.

“Kehadiran fitur pada aplikasi e-planning yang dapat mengakomodasi pokok-pokok pikiran anggota
DPRD dana spirasi masyarakat yang terjaring melalui kegiatan reses, hearing, dan rapat dengar pendapat,” kata Supian.

Sementara itu, anggota Banggar DPRD Provinsi Kalsel H. Suripno Sumas juga merespons positif rencana kehadiran system aplikasi e-planning ini.

Pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu
mengatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat tatap muka langsung kepada masyarakat juga harus tetap meski kelak DPRD menerapkan e-planning.

“Bahkan, jika memungkinkan, kegiatan tatap muka langsung antara anggota dewan dan masyarakat,
seperti musrenbang dan konsultasi publik, lebih ditingkatkan,” kata alumnus Universitas Lambung
Mangkurat Banjarmasin ini.

Menurut Sekretaris Komisi I (Bidang Hukum dan Pemerintahan) DPRD Provinsi Kalsel itu, tatap muka merupakan alat bantu yang baik dalam hal penyampaian pokok-pokok pikiran, di samping melalui system aplikasi e-planning.

Selain itu, Sekretaris Bappeda Kalsel Hadi Purwanto menjelaskan bahwa pihaknya belakangan ini sudah mengembangkan e-planning dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan.

“Terakhir ini kami buatkan akun untuk pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalsel untuk memasukkan pokok-pokok pikiran. Selanjutnya, diverifikasi dan dipilah, kemudian dimasukkan kesatuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menjadi bahan kami menyusun perencanaan,” katanya.

Dalam kunjungan kerja ke DIY pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2019, Banggar DPRD Provinsi Kalsel menyertakan Bappeda Kalsel guna lebih memantapkan penerapan system aplikasi e-planningm pungkasnya.

(ant/kobar/jp).

Kabupaten Barito Kuala menerima anugerah penghargaan sebagai peringkat 1 se-Kalimantan Selatan (Kalsel) dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa.
Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor di sela Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Satker Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2020 lingkup
Provinsi Kalsel, di Auditorium KH Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (27/11) belum lama tadi.

Penghargaan yang diterima Wakil Bupati Batola H Rahmadian Noor ini merupakan apresiasi dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Kalsel. “Penghargaan ini merupakan apresiasi dari Kemenkeu kepada kabupaten dan kota yang telah mengelola serta melakukan pelaporan penggunaan DAK serta Dana Desa dengan baik,” ucap gubernur.

Terkait penyerahan DIPA dan TKDD, gubernur yang akrab disapa Paman Birin itu menyatakan, merupakan cerminan dari keinginan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target yang sudah ditentukan.

Di kesempatan penyerahan itu, gubernur juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo agar seluruh kementerian dan pemerintah kabupaten/kota segera merealisasikan program dan kegiatan yang dibiayai APBD agar pelayanan bisa berjalan dengan baik dan manfaat pembangunan bisa segera dirasakan masyarakat.

“Kepada bupati dan walikota agar penggunaan anggaran dapat dijaga efektifitas, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan hingga pertanggungjawabannya guna mencegah terjadinya penyalahgunaan
anggaran,” ucapnya sembari meminta komitmen dan dukungan kuat dari pemerintah daerah terhadap program pembangunan.

Jumlah dokumen yang diserahkan gubernur sebanyak 557 dengan rincian, DIPA Satker Vertikal 500 dokumen, DIPA Dekonsentrasi 44 dokumen, DIPA Tugas Pembantuan 13 dokumen. Proses  penyerahan dokumen diserahkan secara simbolis oleh Gubernur H Sahbirin Noor kepada 15 Satker Vertikal dan 15 Satker Pemda (SKPD) penerima alokasi TKDD.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalsel, Usdek Rahyono mengatakan, alokasi pagu yang diserahkan harus digunakan untuk melaksanakan tema kebijakan fiskal nasional TA 2020 yaitu APBN untuk akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM.

Sebut Usdek, terdapat 5 program prioritas kerja dalam APBN TA 2020 yakni pembangunan SDM, infrastruktur, penyerahan segala bentuk kendala regulasi, transformasi ekonomi, dan penyederhaan
birokrasi. “Total alokasi anggaran yang dikelola oleh satker vertikal dan pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalsel TA 2020 Rp 27,715 triliun,” ungkapnya.

Dari total alokasi Rp 27,715 triliun ini Usdek berharap mampu memberi kontribusi optimal bagi tercapainya tema kebijakan fiskal nasional TA 2020 yang menuntut upaya maksimal semua pemangku kepentingan untuk melakukan monitoring, evaluasi sekaligus mengawal secara intens penyerapan DIPA masing-masing. Ini dilakukan untuk menghindari permasalahan penyerapan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak optimal akibat penyerapan anggaran selalu menumpuk di akhir tahun.

Dirjen Perbendaharaan Kalsel ini memaparkan, dari sisi perencanaan dan manajemen kas dirasa masih kurang. Khusus tahun 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 anggaran yang dicairkan baru mencapai 75,5 persen atau Rp 7,42 triliun.

(humpro-batola/jp).

Bupati Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan Hj. Noormiliyani AS me - launching (meluncurkan) perpustakaan yang dirancang menyenangkan bagi anak, peluncuran Perpustakaan Ramah anak di Bumi Ije Jela itu ditandai dengan pengguntingan pita dilanjutkan dengan peninjauan lokasi, Selasa (3/12).

Saat meninjau, bupati perempuan pertama
di Kalsel ini, sempat menyaksikan beberapa
anak yang dengan asyiknya membaca diruang yang dihiasi gambar kreatif berwarna warni
disertai bantal dan atlas untuk berbaring.
Bupati pencinta anak-anak itu pun secara spontan turut bergabung dan bercengkrama sembari menemani dan membimbing mereka saat membaca. “Konsep seperti ini bagus untuk meningkatkan
minat baca. Mungkin ke depan perlu ditambah televisi yang menampilkan video-video edukasi,” ucapnya.

Noormiliyani menambahkan, melalui inovasi-inovasi seperti ini diharapkan semakin menambah
minat anak-anak untuk datang ke perpustakaan untuk membaca. Walau pun saat ini jumlah dan jenis buku yang tersedia sangat membutuhkan penambahan.

Selain itu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Batola Hj Harliani, mengakui masih terbatasnya ketersediaan jumlah dan jenis buku di Perpustakaan Ramah Anak ini, mengingat pada bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak menyertakan buku anakanak.

Sedangkan buku yang ada sekarang sebagian berasal dari sumbangan sukarela beberapa anggota Perpusda Batola.

“Maka dari itu beberapa anggota Perpusda Batola dengan sukarela menyumbangkan buku-buku khusus anak. Sehingga kedepan kami sudah menganggarkan untuk penambahan buku,” ucap Kadis
yang akrap disapa bu Harli itu Wanita yang ramah ini, juga menambahkan Perpustakaan Ramah Anak merupakan bentuk nyata dari dukungan program Kota Layak Anak. Karenanya pihaknya berusaha memenuhi hak pendidikan anak sekaligus pengenalan awal terhadap perpustakaan.

Mantan Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Batola itu juga menuturkan, untuk menarik minat anak mengenal perpustakaan, pihaknya akan melakukan jemput bola dengan mengundang para siswa TK dan SD kelas I hingga kelas III.

“Saat diundang mereka disediakan konsumsi dan uang pengganti transport. Tujuannya untuk memotivasi anak-anak datang, sehingga nantinya secara sadar datang tanpa diundang lagi,” harapnya.

(ant/humprobatola/jp)

Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Hj Noormiliyani AS kembali meraih prestasi di tingkat nasional. Kali ini capaian yang diraih berupa penghargaan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.

Penghargaan ini dianugerahkan Ombudsman Republik Indonesia
(RI) di sela pelaksanaan Seminar Penanganan Pengaduan dan Metode Progresif dan Partisipatif (Propartif) di Grand Ballroom, JS Luwanda Hotel, Jalan HR Rasuna Said Jakarta Selatan, Rabu (28/11).

Predikat kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2019 yang dicapai ini merupakan penghargaan yang pertama diraih Kabupaten Barito Kuala.

Penghargaan ini diberikan kepada pemerintah daerah yang memiliki komitmen untuk memenuhi standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS sendiri mengaku bersyukur atas raihan prestasi yang berhasil ditorehkan ini.

“Anugerah ini menunjukkan komitmen kita atas pemenuhan standar pelayanan oleh setiap perangkat daerah kepada masyarakat, sudah memberikan pelayanan prima,” ucapnya. Bupati perempuan pertama di Kalsel itu pun berharap, dengan raihan anugerah ini semakin menambah motivasi para ASN untuk memberikan pelayanan maksimal dengan menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan di setiap sisi kehidupan masyarakat.

“Dengan cara-cara seperti itu disertai niat tulus untuk bekerja cerdas, ikhlas, dan tuntas maka insya Allah penyelenggaraan pemerintahan akan memberikan pelayanan paripurna,” ucap mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel.

Acara penganugerahan Predikat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik Tahun 2019 ini juga dirangkai dengan Seminar Penanganan Pengaduan dan Metode Progresif dan Partisipatif (Propartif)
yang melibatkan pihak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Acara yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD ini juga dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Agama Fachrul Razi, Dubes Belanda Lambert Grijins, Ahmad Doli Kurnia, seluruh Komisioner Ombudsman RI, serta pimpinan lembaga dan kepala daerah penerima penghargaan.

Terdapat dua tema yang dibahas dalam seminar, yakni “Perbandingan Praktek Baik Penerapan Fair Treatment Approach (FTA)-Propratif di Negera Belanda dan Indonesia” serta “Penerapan Propartif dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.” Ucapnya.

Sedangkan narasumber yang dihadirkan terdiri Investigator Ombudsman Belanda, Center for International Cooperation Vrije University Amsterdam (CISVU), Van Vollenhoven Institute Leiden, Center for Conflict Resolution (CvC).

Hadir pula narasumber dari Pusat Mediasi Nasional Fahmi Shahab, Deputi Bidang Pemantuan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Taufik Hanafi dan Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tengah Sofyan Farid Lembah.

“Adapun peserta eksternal merupakan tamu dari Kerajaan Belanda yang merupakan mitra proyek antara lain Kedutaan Besar Kerajaan Belanda, International Law Development Organization (IDLO), Netherland Ombudsman, Van Vollenhoven Institute dari Leiden University, Vrije University, Center for Conflict Resolution (CVC), Pusat Mediasi Nasional (PMN) dan jajaran Mitra IDLO  lainnya,”Pungkasnya.

(humpro-batola/jp).

Setelah melalui laga cukup ketat, group maulid putera Karamallahu Wajhah dari Kecamata Marabahan berhasil menempati juari I pada Festival Maulid Habsyi se - kabupaten Barito Kuala. Sedangkan untuk kategori Puteri Juara I diraih Banatus Syarifah dari Kecaman Alalak.

Atas keberhasilan itu maka group maulid Karamallahu Wajhah dan group maulid Banatus Syarifah mendapatkan
hadiah berupa trophy, piagam dan uang pembinaan masing - masing Rp5 juta yang diserahkan Bupati Batola Hj. Noormiliyani AS pada penutupan Festival Maulid
se-Kabupaten Barito Kuala, Sabtu (23/11).

Sebelum diperoleh hasil, terdapat tiga kelompok kategori
putra dan putri yang tampil di final Festival Habsyi yang digelar Dinas Pemuda Olahraga Budaya Pariwisata (Disporbudpar) di halaman Kantor Bupati Batola.

Dari kategori putra, Karamallahu Wajhah (Marabahan)
bersama Minhajul Qoshidin (Tabunganen) dan Al-Ikhwan
(Alalak) terpilih untuk melaju ke final. Sedangkan dari kategori putri terpilih Banatus Syarifah (Alalak), Habibatul Husna (Rantau Badauh), dan An-Nur
(Tabunganen).

Dari laga final putera, ternyata Karamallahu Wajhah mengantongi nilai 381 atau hanya 1 poin lebih tinggi dibanding juara II group maulid Al-Ikhwan dengan raihan nilai 380. Sedangkan Minhajul Qoshidin menempati juara III dengan meraih nilai 375,5 poin.

Sementara itu kategori putri Banatus Syarifah meraih nilai tertinggi 380 poin, peringkat II Habibatul Husna dengan raihan nilai 370,5, dan juara III An-Nur perolehan nilai 367. Kategori penilaian yang diberikan para juri terutama terhadap tajwid, vokal, lagu, tetabuhan, dan penampilan.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS pada acara penutupan mengharapkan indikator penilaian supaya menjadi bahan evaluasi bagi semua peserta. Mengingat Bupati Batola berencana akan menggelar
festival tingkat provinsi.

“Sebenarnya saya menginginkan semua kecamatan berpartisipasi dalam festival ini, mengingat
kami berencana membuat even yang lebih besar lagi,” ungkap Noormiliyani Mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu mengharapkan festival digelar berkaitan dengan peringatan tahun baru Islam atau
yang dinamakan Festival Muharam yang pelaksanaannya dimulai tahun 2020. “Kami menginginkan
pergantian tahun Hijriah lebih ramai dibanding dari tahun Masehi,” ungkapnya.

(humpro-batola/jp).

Jelang Pemilihan Kepala Desa
(Pilkades) serentak gelombang
III di Kabupaten Barito Kuala,
jajaran Polsek Berangas menggelar
deklarasi damai, di Kantor Desa
Belandean Muara Kecamatan Alalak, Kamis (28/11).

Deklarasi Damai langsung dibacakan lima calon kepala desa (kades) dan dilanjutkan dengan
penandatanganan Naskah Deklarasi Damai yang juga turut diketahui dan ditandatangani oleh Forkopimcam Alalak (Camat, Kapolsek, Danramil).

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Alalak, M. Haris Isroyani, S.Sos, Kapolsek Berangas, Ipda H. Misriadie, SH, Danramil 1005-07 Alalak, Kapten Asep, Penjabat Kades Belandean Muara, Sugiarti, S.Sos. sekaligus Ketua Panwascam, Ketua Panitia Pilkades Desa Belandean Muara, Yasir.

Selain itu juga hadir Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Belandean Muara, Hadriannor, Ketua Lembaga Pemberdayaan Desa (LPM), Asmani, dan tokoh masyarakat.

Kapolsek Berangas, Ipda H. Misriadie, SH, mengimbau, kepada calon Kades agar selalu berprinsip jujur dalam bertanding, sehingga kegiatan Pilkades dapat berjalan dengan adil dan aman. Kemudian dapat terciptanya suasana Desa Belandean Muara, yang aman dan kondusif.

“ Saya minta kepada Calon Kades dalam mencapai kemenangan, jangan menghalalkan segala cara. Apalagi sampai melakukan money politik maupun black kampanye. Juga calon kades siap menang dan kalah, karena dalam suatu Kompetisi, pasti ada yang kalah serta ada menang,” ucapnya.

Bila diketahui dan didapati ada calon kades yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pilkades, ia meminta agar segera dilaporkan ke Panwas.

“Karena kita baru saja menanda tangani deklarasi damai, diharapkan agar calon kades, bisa dan sanggup untuk menjalankan poin – poin yang tertuang dalam Deklarasi Damai yang baru saja ditanda tangani tersebut,” jelasnya.

Pelaksanaan Pilkades Gelombang III, ada terdapat tujuh desa yang tersebar di tujuh kecamatan, antara lain Desa Antaraya Kecamatan Marabahan, Sungai Rasau Kecamatan Cerbon, Belandean Muara Kecamatan Alalak, Jelapat Baru Kecamatan Tamban, Anjir Pasar Kota I Kecamatan Anjir Pasar, Roham Raya Kecamatan Wanaraya, dan Desa Bahandang Kecamatan Jejangkit, kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Batola Dahlan.

Kapolsek Berangas, Ipda H.Misriadie, SH, ketika ditemui Jurnalis Post pasca pelaksanaan  pemungutan suara pemilihan Kepala Desa Belandean Muara, Rabu (4/12), dibalai Desa Belandean Muara, menjelaskan untuk personil yang diturunkan ada sebanyak 21 personel, yang mana gabungan dari Polsek Berangas, Polsek Mandastana, dan Polres Batola.

Pengamanan ini akan terus berlangsung hingga seluruh tahapan Pilkades ini dinyatakan selesai.Polres Batola berupaya penuh untuk memberikan rasa aman dan nyaman guna kelancaran pelaksanaan Pilkades serentak Gel. III tahun 2019 di Kabupaten. Batola ini, pungkasnya.

(kp/jp)

Polres Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat anggotanya yang berinisial Bripda MN dan pemberian reward kepada 14 anggota yang Berprestasi, Kamis (28/11) di Halaman Makopolres setempat.

Sedangkan 14 personil yang mendapatkan reward adalah Aipda Nurwanto, S.H. jabatan Ps. Kanitidik 1 Satresnarkoba, Bripka Muhammad
Jayadi jabatan Banit Regident Sat Lantas, Bripka Tatang Haruadi, S.H. jabatan Ps. Paurmintu  Bagren, Bripda Maego Singgih Egi Purwanto jabatan Banit Turjawali Sat Sabhara, Bripka Arif Trianto jabatan Ps. Kanit Sabhara Polsek Haruyan, Briptu Rizky Ageng Bayu jabatan Bhabinkamtibmas Desa Awang Polsek Batara.

“Selain itu juga Briptu Muhammad Hanapi jabatan Baunit Reskrim Polsek BAS, Briptu Danang Cahyo Nugroho jabatan Banit Regident Sat Lantas, Briptu Syamsudinnor jabatan Banit Turjawali Sat Sabhara, Bripda Syaifullah jabatan Banit Sat Reskrim, Bripda Jodi Sutrisno Sinaga jabatan Ba SPKT
Polsek Hantakan, Bripda Fadil Ikhsan jabatan Banit Turjawali Sat Sabhara, serta Bripda Dadang Putra Permana jabatan Banit Turjawali Sat Sabhara, dan Bripda Wira Sanjaya jabatan Baunit Reskrim Polsek Limpasu,” Jelasnya.

Kapolres HST, AKBP Sabana Atmojo, melalui Ps. Paur Subag Humas Bripka M Husaini, mengatakan bahwa kegiatan Punishment ini dapat memberikan contoh dan pembelajaran kepada
anggota yang lain agar tidak melakukan pelanggaran.

Menurutnya, anggota yang diberhentikan itu karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba berat. “Dalam kesempatan ini kita juga memberikan reward kepada anggota yang berprestasi dan berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai polisi,” Pungkasnya.

(ant/jp)

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dengan Bupati H A Chairansyah berhasil meraih penghargaan sebagai Kepala Daerah
ranking pertama kategori ketepatan alokasi bidang kesehatan dalam
Indeks kinerja dan efektivitas pengelolaan APBD dari lembaga independen Kata data Insight Center (KIC) yang bekerjasama dengan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta Pusat, belum lama tadi.

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Dirjen Perimbangan
Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan, Budi Santoso pada acara malam penghargaan Indeks KELOLA 2019 yang mengusung tema “Terobosan Daerah Membangun Negeri” yang mengundang sebanyak 63 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang terpilih dan berhasil membangun wilayah dan masyarakatnya.

Menurut Bupati HST. H A Chairansyah, mengatakan penghargaan yang dia terima dikarenakan keberanian dalam mengalokasikan APBD Tahun 2019 pada bidang kesehatan, terutama berkaitan terhadap program Universal Health Coverage (UHC) atau lebih dikenal jaminan layanan kesehatan semesta bagi seluruh masyarakat HST.

“Karena itu anggaran Tahun 2019 hampir Rp 30 milyar dialokasikan ke program UHC, sedangkan anggaran Tahun 2020 berkisar Rp 40 milyar, begitu pula alokasi APBD sebesar 10 persen juga sangat berpengaruh terhadap penilaian, karena dia menyatakan konsisten meningkatkan mutu pelayanan
bidang kesehatan,”Jelasnya.

Sementara itu. Mendagri yang diwakili Dirjen Bina Keuangan Daerah, Syarifudin berpesan kepada seluruh kepala daerah agar pengelolaan keuangan terutama APBD dapat dipertangung jawabkan dan diinformasikan terhadap publik, hal tersebut semata mata agar masyarakat umum dapat mengetahui dan mengawal terhadap kinerja pemangku kebijakan.

Sedangkan, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan, sepertiga dana APBN ditransfer
untuk daerah dan desa, hal itu dilakukan karena daerah lah yang paling mengerti kebutuhan masyarakat setempat.

Baik dari segi pendidikan, kesehatan, jalan raya maupun pembangunan pedesaan, dengan harapan pemangku kebijakan dapat memiliki kinerja baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Chief content officer Katadata Insight Center (KIC) Heri Susanto menjelaskan, daerah memang
melakukan banyak inovasi dan layak mendapatkan apresiasi. Menurutnya, pemberian penghargaan
Indek KELOLA 2019 yang kedua kalinya ini karena banyak Pemda yang berhasil dan efektif dalam mengelola anggaran daerah, sesuai dengan kebutuhan pembangunan, serta berdampak signifikan untuk perbaikan pada bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan kesejahteraan.

“Dengan adanya indeks kelola ini diharapkan, akan melahirkan pemimpin daerah yang berprestasi dari pelosok nusantara dan maju bersaing kepentas nasional,” pungkasnya.

(Humas/jp)

Menjelang Peringatan Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke - 60 tahun ini, logo Hari Jadi diluncurkan secara resmi oleh Bupati Hulu Sungai Tengah, H. A. Chairansyah, kegiatan berlangsung di lapangan Dwi Warna Barabai.

Kepala Bagian Humas  Setda HST, M Ramadlan mengatakan bahwa logo peringatan Hari jadi HST ke-60 tahun ini,  merupakan hasil interpretasi dari beberapa hal yang telah terjadi di Kabupaten HST mulai dari aspek geografis, biologis serta sosiologis masyarakat Hulu Sungai Tengah.

“Maka, secara besar pembagian beberapa aspek tersebut, dapat dilihat secara jelas dari karateristik
yang muncul dalam setiap angka  angka dari angka enam dan nol sendiri,” Ungkapnya.

Ramadlan, juga menambahkan penggabungan angka enam dan nol menyatu melambangkan asas
kebersamaan dalam bekerja. Baik antara pejabat-pejabat pemerintah maupun habaib dan ulama, serta elemen masyarakat lainnya.

“Penggunaan warna emas di dalam angka enam dan nol dikarenakan angka 60 identik dengan usia emas. Sehingga HST telah memasuki masa yang sangat penting dalam keberadaannya sebagai sebuah daerah otonom,” Jelasnya.

Harapannya di usia ke-60 tahun ini, pemerintah ataupun kepemimpinan yang ada bersama lapisan masyarakat HST harus lebih peduli, bersahaja, religius, berwawasan, bersinergi serta berkontribusi untuk mencapai kemakmuran, ucapnya.

Sehingga gambar buah padi yang ada dilingkaran angka enam, melambangkan sumber penghidupan rakyat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sedangkan tiga aris putih yang ada dibatang angka enam merupakan simbol tiga wilayah bersatu membentuk HST.

“Maka dari itu dengan adanya burung anggang sebagai ornamen tambahan yang berada di dalam
lingkaran angka 0 dimaksudkan untuk mewakili simbol dari tugu selamat datang yang menjadi ikon
kota Barabai,”Katanya.

Pria yang akrab dengan wartawan ini, menjelaskan gambar gunung berwarna hijau melambangkan komitmen yang kuat bersama seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga lingkungan.

Tak hanya itu, warna hijau melambangkan menjaga kelestarian Meratus yang merupakan kebanggaan dan sumber kehidupan masyarakat HST selama ini.

“Tema hari jadi HST ke-60 tahun 2019 ini. Banuaku Maju, Bungas Hampai ka Buncu. Yang berarti harapan bersama akan terciptanya pemerataan pembangunan dalam segala bidang ke pelosok-pelosok desa", pungkasnya

( B-Post/jp )

Wakil Walikota Banjarmasin H. Hermansyah menghadiri pelantikan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Berry Nahdian Furqon untuk sisa masa jabatan periode 2016 sampai dengan 2021.

Dalam kesempatan tersebut, H Hermansyah
menyampaikan ucapan selamat dan sukses
kepada Wakil Bupati HST terpilih. “Saya sebagai
Wakil Walikota Banjarmasin mengucapkan
selamat dan sukses selalu kepada Berry Nahdian
Furqon sebagai Wakil Bupati Hulu Sungai
Tengah,” ucapnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor berharap agar kiranya Wakil Bupati terpilih bisa memelihara kondisi daerah dalam keadaan tertib, rukun, aman dan damai.

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa tugas seorang Wakil Bupati dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah sangatlah penting, tidak hanya menggantikan Bupati saat Bupati berhalangan, tetapi memiliki tugas dan wewenang yang diatur oleh Perundang - undangan. “Diantara tugas Wakil Bupati yang harus dipahami oleh saudara Wakil Bupati HST adalah membantu Bupati dalam memimpin jalannya pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, kemudian
mengatur kegiatan perangkat daerah, menindak lanjuti setiap laporan dan atau temuan hasil
pengawasan aparat pengawas serta memantau dan mengevaluasi setiap penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan,” katanya.

(humpro-bjm/jp)

Wakil Bupati Hulu Sungai Tangah (HST) merasa sisa jabatan 2016 - 2021, Bery Nahdin Forqan resmi dilantik oleh Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atas nama Presiden Joko Widodo di Gedung Idham Chalid, Kantor Setdaprov Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (12/12).

 Berry Nahdian Forqan yang juga Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Selatan diambil sumpah jabatannya sebagai Wabup HST, usai mengantongi Surat Keputusan (SK) Mendagri Tito Karnavian bernomor 132.63-5687 Tahun 2019, tertanggal 3 Desember 2019.

Berry sendiri menggantikan H.A Chairansyah yang kini jadi Bupati HST pasca tertangkapnya Abdul Latif oleh KPK yang kala itu sebagai Bupati HST. Wakil Bupati kelahiran 24 November 1972 di Barabai, menjalani prosesi pelantikan yang dihadiri ratusan undangan dan kerabat.

Usai melantik Wabup HST, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor pun, mengingatkan agar Berry Nahdian Forqan bisa bekerja  sungguh-sungguh dan menjaga kondusivitas daerah yang dipimpinnya bersama Bupati H A Chairansyah.

“ Patut diingat, kedudukan Wabup dan Bupati dalam pemerintahan daerah bukan jabatan yang remeh temeh. Seorang wakil bupati menjalankan tugas pokok dan fungsi yang kuat dalam menjalankan roda pemerintahan, jadi bukan ban serepnya bupati,” tegas gubernur yang akrab disapa Paman Birin ini.

Sentilan orang nomor satu  di Pemprov Kalsel ini, seakan mengingatkan agar hubungan bupati dan wakil bupati harus selaras, dan tidak lagi kontradiktif di antara keduanya.

“Sebagai wakil bupati dan bupati tidak ada bedanya. Sebab, tugas wakil bupati itu membantu sebagian tugas kepala daerah, bukan hanya mengambil alih tugas bupati yang tengah berhalangan,” Ungkap Paman Birin.

Selain itu Berry mengatakan sebagai wakil, ia siap membantu Bupati Chairansyah, dalam memimpin Bumi Murakata. Dia juga siap menjaga HST dari penambangan liar sebagaimana tugasnya dulu sebagai aktivis lingkungan di Walhi.

“Pada dasarnya, posisi Wakil Bupati kan membantu Bupati dalam bekerja. Begitu pula, terkait komitmen saya di awal yang juga menjadi komitmen Pemerintah daerah yakni menjaga Kabupaten HST agar terhindar dari adanya pertambangan, termasuk menjaga
Meratus.

Visi misi saya melanjutkan dan membantu Bupati sesuai dengan apa yang sudah tertuang pada RPJMD HST sesuai dengan visi misi sekarang,” ucap Berry kepada wartawan usai pelantikannya.

Sementara itu Direktur  Eksekutif Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, menambahkan terpilihnya aktivis lingkungan mengisi posisi penting di pemerintahan, diharapkan mampu memegang komitmen bagaimana menjaga keselamatan lingkungan dan masyarakat luas dalam konteks lingkungan hidup.

“Kita berharap Bang Berry mampu bekerja sesuai perannya dan tetap komitmen dengan lingkungan hidup. Karena kita tahu kapasitas beliau yang bisa membawa diri dan mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya di Hulu Sungai Tengah,” tegas Kisworo.

(dtk-news/jr/jp)