Ia menyampaikan, laporan itu sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, serta peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“LKPj itu disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran tahunan atas rencana pembangunan jangka menengah daerah, dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang daerah,” jelasnya.
Ansharuddin, juga menambahkan laporan yang disampaikan ini, pada prinsipnya memuat informasi mengenai hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selama satu tahun anggaran, penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.
“Dalam hal ini, kewenangan daerah mencakup 24 urusan wajib dan 6 urusan pilihan, sedangkan penyelenggaraan tugas pembantuan dan penugasan untuk kabupaten terutama adalah mengenai dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi,” ungkap Ansharuddin.
Senada dengan hal itu, Ansharuddin mengatakan, tentu saja tindak lanjut atas rekomendasi pansus LKPj pada tahun sebelumnya, beserta hasil-hasilnya juga termuat dalam laporan tersebut.
“Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di tahun 2019, tentu banyak dijumpai permasalahan. Beberapa solusi berhasil diterapkan dan cukup efektif menjawab permasalahan-permasalahan yang masih menghambat kemajuan daerah kita,” tegasnya.
Permasalahan yang masih tampak dominan adalah terkait dengan sumber daya manusia, baik pada aparatur maupun pada masyarakat, serta koordinasi antar-instansi atau antar sektor," pungkasnya.(adv/kab-balangan/jp).
