Berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2019.
"Bahwa Pemkab Barito Utara kembali berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke enam kali berturut-turut,"ucapnya.
Hal itu disampaikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana, SE, MM, Ak, CSFA, CA kepada 13 Kabupaten di wilayah Kalimantan Tengah melalui video conferensi.
"Video conferensi yang dipimpin oleh Bupati Barito Utara, H.Nadalsyah, Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra, Sekretaris Daerah, Ir. H. Jainal Abidin, M.AP, Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, M.IP dan didampingi Unsur Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara itu, berlangsung di Ruang Rapat Setda Lantai II dan Ruang Bappedalitbang Muara Teweh,"ungkapnya.
Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keenam kalinya kepada Kabupaten Barito Utara,"jelasnya.
Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.
BPK mengharapkan hasil pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholder), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.
Bupati Barito Utara, H.Nadalsyah mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkerjasama untuk mempertahankan dan meraih kembali opini WTP keenam kalinya.
"Diharapkan semua pimpinan perangkat daerah untuk meningkatkan dan memacu laporan keuangannya, terutama masalah aset, mengingat titik utama penilaian BPK RI terletak pada pengelolaan aset daerah," harap H. Nadalsyah.(diskominfo/jp).
