Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa
Timur dalam bidang pendidikan khususnya program Bantuan Operasional Sekolah
Daerah Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) menarik perhatian Komisi IV DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan untuk dapat mengimplementasikannya di Kalimantan Selatan.
Bosda Madin merupakan bantuan kepada
siswa/santri yang menimba ilmu pendidikan di pondok pesantren maupun
sekolah-sekolah agama lainnya. Dimana anggaran bersumber dari sharing antara
APBD Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi
Kalimantan Selatan HM Lutfi Saifuddin dalam kunjunngan kerja ke Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa Timur, selasa (11/8) belum lama tadi, menerangkan apa
yang dilakukan Pemprov Jatim adalah seauatu hal baik yang perlu untuk
dipelajari dan diperdalam serta nantinya agar dapat diimplementasikan di
Kalimantan Selatan.
“Sekiranya kita di kalimantan
selatan yang mana masyarakatnya yang agamis, sehingga madrasah dan pondok pesantren
juga bisa menikmati APBD Ini merupakan upaya kita bersama, mudah-mudahan
mendapat ridho dari Allah SWT, sehingga apa yang kita perjuangkan dapat
tercapai,”harapnya.
Ditambahkan politisi dari partai
Gerindra ini, sebelumnya pihaknya telah membuat raperda tentang fasilitasi
pendidikan penguatan karakter yang mana tahapnya sekarang masih dalam tahap
registrasi di Kemendagri, sedangkan langkah terdekat yang akan diambil,
pihaknya dalam KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 akan memanggil Dinas Pendidikan dan
Bappeda Provinsi Kalsel untuk membahas hal tersebut, pungkasnya (dnr/li/jp)