TAMIANG LAYANG - DPRD Barito Timur menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan dua kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, bertempat di Ruang Rapat DPRD setempat, Senin (26/10/2020).
Rapat yang digelar dari pukul 10.00 pagi hingga pukul 18.00 wib tersebut dipimpin Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio, didampingi Wakil Ketua I DPRD Ariantho S Muler dan diikuti anggota DPRD lainnya.
Hadir dalam rapat tersebut, Pj Sekda Bartim, 16 SKPD beserta staf dan perwakilan dua masyarakat.
Usai rapat, Ketua DPRD Bartim, Nur Sulistio mengatakan, bahwa hari ini pihaknya kembali merespon atau menindaklanjuti surat yang disampaikan dari Suara Masyarakat Bartim (SMB) dan perwakilan aksi unjuk rasa damai yang dikoordinator oleh Jumudi.
"Dan ini sudah tahapan ke 5 semenjak mereka menyampaikan surat dan melaksanakan unjuk rasa ke DPRD," ujar Nur Sulistio.
Ia menjelaskan, bahwa pihaknya hari ini memidiasi untuk RDPU bersama-sama dengan eksekutif, dan perwakilan baik SMB dan masyarakat.
"Pada kesempatan ini kami memberikan ruang dan waktu dari perwakilan masyarakat untuk menyampaikan saran, pendapat, kritikan dan masukan. Begitu sebaliknya, kami juga berikan waktu kepada pihak eksekutif yakni pemerintah daerah untuk memberikan tanggapan dan mendengarkan segala keluhan dan kritikan masyarakat," katanya.
Menurutnya, bahwa hari ini pihaknya bersama-sama bersilaturahmi dan berdialog apa yang dirasakan oleh masyarakat, apa yang ingin disampaikan dan apa yang dikeluhkan.
Begitu pun pihak pemerintah daerah memberikan tanggapan terkait apa yang disampaikan masyarakat," ucapnya.
Nur Sulistio menuturkan, bahwa dari rapat bersama tadi, sangat banyak dari dua perwakilan masyarakat menyampaikan keluhan, saran, pendapat dan kritikan kepada pemerintah daerah.
"Memang kita tidak punya cukup waktu pada hari ini untuk membahas semua itu, bahkan ada lebih separu pertanyaan yang belum terjawab," tuturnya.
Selain itu, apakah rapat ini akan dilanjutkan kembali untuk dijadwalkan ulang, Nur Sulistio mengatakan, bahwa akan berkordinasi kembali dengan kawan-kawan, karena ini demi kebaikan.
"Ini kami maknai sebagai penguatan tugas dan fungsi DPRD, dan juga pemerintah daerah untuk perbaikan dan penguatan dalam menjalankan roda pemerintahan," katanya lagi.
"Hal seperti ini tidak masalah, sering-sering masyarakat menyampaikan keluhan, saran dan pendapat, dan itu kebijakan yang harus kita arahkan untuk memberikan respon apa yang disampaikan," lanjutnya.
Nur Sulistio menambahkan, bahwa dalam rapat yang digelar hari ini, pihaknya sudah mengundang bupati, namun hanya diwakili Pj Sekda bersama beberapa SKPD kurang lebih 16 SKPD yang hadir beserta stafnya.
"Kami berharap kepada semua pihak agar selalu bersinergi dan berkoordinasi baik masyarakat dan seluruh penyelenggara pemerintahan, karena ini bukan suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan, yang mana dengan berdialog ini, keluh kesah kepada DPRD baik melalui surat, ketemu dijalan, kemudian pada saat pelaksanaan reses, akhirnya kita bawa dalam rapat dengar pendapat," katanya.
Menurutnya, bahwa hal ini merupakan sesuatu yang baik dan sifatnya pun membangun, yang mana artinya bagi orang banyak, berarti itu lah yang terbaik buat masyarakat Bartim.
"DPRD dan seluruh penyelenggara pemerintahan, terutama pemerintah daerah agar tidak menutup diri, open pemikiran, dan membuka saran dan masukan, pembangunan yang baik adalah sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan daerah," tuturnya.
Nur Sulistio juga menjelaskan, bahwa dengan hal ini pihaknya menjadi tahu keluh kesah, dan jadi tahu kekurangan dan kelemahan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam roda pemerintahan.
"Ini sebuah masukan, kalau ada kritikan itu merupakan sebuah hal untuk membangun, dan kita mengajak semua unsur, bahwa kita komitmen untuk pembenahan sebagai acuan dan gambaran pertimbangan dalam melaksanakan roda pemerintahan," jelasnya.
Ia juga mengatakan, bahwa rendah hati, dan legowo menerima semua saran dan pendapat, dan itu yang diinginkan dan kita maknai ada kepedulian dari warga masyarakat Bartim.
"Jika orang acuh, tidak perduli lagi, dan masyarakat hanya berbicara dibelakang, pemerintah tidak tahu, bagaimana kita mengukur program dan kebijakan kita untuk menyentuh buat masyarakat," pungkasnya. (zi/jp).
