MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti rapat secara virtual dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Monitoring Centre for Prevention TW3 se- Kalimantan Tengah bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilaksanakan di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Selasa (17/11/2020).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Panala Putra didampingi undangan dari instansi terkait dan diikuti oleh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah.

Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya, selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap melaksanakan implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah pada Monitoring Centre For Prevention (MCP), dengan meningkatkan capaian dan kinerja dalam 8 area intervensi yang telah ditetapkan, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

"Diharapkan melalui kegiatan ini dapat memberi makna dan memudahkan langkah kita dalam mencapai tujuan bersama demi masyarakat, nusa dan bangsa khususnya masyarakat Kalteng dalam mewujudkan Kalteng BERKAH menuju Indonesia Maju," jelas Habib Ismail.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Koordinasi Wilayah II KPK, Wahyudi dalam paparannya menyampaikan bahwa berdasarkan progres Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Korupsi tahun 2019, Pemprov Kalteng menempati peringkat ke-8 dari 34 Pemerintah Provinsi se-Indonesia, dengan capaian 91%. 

Sementara itu, wilayah Provinsi Kalteng masih menempati peringkat ke-20 tingkat Nasional dengan capaian 69%, di mana terdapat 7 Pemerintah Kabupaten yang capaiannya masih di bawah 70%. (fo/jp).