MUARA TEWEH - Pemerintah Kabupaten Barito Utara yang diwakili oleh Wakil Bupati Barito Utara, Sugianto Panala Putra didampingi beberapa kepala perangkat daerah ikuti acara penandatanganan nota kesepakatan dan dokumen rencana kerja antara gubernur dengan kepala perwakilan BPKP se-Indonesia, yang disaksikan Menteri dalam Negeri RI secara Virtual, bertempat di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara Muara Teweh, Rabu (02/11/2020).

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karniavan dalam paparannya, menyampaikan agar semua program-program yang telah dilaksanakan agar dapat terlaksana dengan baik, dan juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat terlebih yang program-program yang berada didaerah. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kiranya juga dapat membantu pemerintah terutama pemerintah daerah dalam penyusunan program anggaran pembangunan sehingga pemerintah daerah dapat terbantu dalam proses pelaksanaan program-program yang akan dilaksanakan dan telah dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan baik.

"Kedepan, diharapkan setiap daerah yang berada di Indonesia bisa survive dalam hal pembangunan dengan perencanaan yang lebih baik lagi terlebih dimasa pandemi mengalami penurunan perkembangan baik sisi ekonomi, infrastruktur dan lainnya, serta bersinergi dalam proses perencanaan dengan BPKP sehingga Indonesia dapat mengembalikan perkembangan ekonomi kedepannya," tutup Mendagri dalam sambutannya. (fo/jp).