Rombongan disambut langsung oleh Bupati Tanah Bumbu, Dr. H. Zairullah Azhar beserta jajarannya.
Dalam kesempatan itu, Lutfi Syaifuddin mengucapkan selamat atas terpilihnya Dr. H. Zairullah Azhar sebagai Bupati yang baru di Tanah Bumbu.
Dalam sambutannya, Bupati Tanbu Zairullah Azhar mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kedatangan Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Bumi Bersujud.
"Karena disamping kita saling mempererat hubungan silaturrahmi yang baik dan harmonis, kunjungan kerja ini tentu juga menjadi penting dan strategis, karena sebagai bentuk koordinasi dan kerjasama dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2024 yakni membangun tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis,” ungkapnya.
Sementara H. Luthfi Syaifuddin dalam wawancaranya mengungkapkan, bahwa pihaknya dari Komisi IV Provinsi Kalimantan Selatan kali ini disambut oleh Bupati terpilih yang baru saja dilantik.
"Kunjungan ini dilakukan dalam rangka Kami ingin berkenalan dan bersilaturahmi, serta koordinasi agar kedepannya Komisi IV dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu bisa bersinergi dalam pembangunan di Tanah Bumbu," katanya.
Menurutnya, salah satu permasalahan yang jadi sorotan dan dikeluhkan masyarakat saat ini adalah masalah pembelajaran PJJ hingga rencana pembelajaran tatap muka.
"Kami Komisi IV yang salah satunya adalah membidangi masalah pendidikan, akan meminta pihak-pihak terkait, diantaranya gugus tugas dan dinas pendidikan untuk memaparkan dan menjelaskan langkah-langkah prepentif atau langkah-langkah perlindungan terhadap peserta didik dan tenaga pendidik," ujarnya.
Tambahnya, pihaknya juga ingin memastikan bahwa rencana untuk mulai melakukan pembelajaran tatap muka bisa memastikan keamanan serta semaksimal mungkin melindungi peserta didik dan tenaga pendidik dari covid-19. "Kalau tidak, kami akan menolak rencana tersebut," tegasnya.
Dari berbagai permasalahan dan masukan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang didapat dari kunjungan tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang membidangi pendidikan, kesehatan dan sosial menyatakan akan menampung semua masukan tersebut. (sar/li/jp).
