Noormiliyani Buka Musrenbang melalui Zoom Meeting

MARABAHAN- Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) Tahun 2022 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat situasi pandemi Covid-19 serta dalam tahapan PPKM Mikro, maka pelaksanaan kali ini dilakukan secara zoom meeting melalui channel youtube.

Bupati Batola Hj Noormiliyani AS membuka kegiatan di ruang kerjanya. Sementara Wakil Bupati H Rahmadian Noor, Ketua DPRD Saleh, Waki Ketua DPRD M Agung Purnomo, para anggota forkopimda, Pj Sekda H Abdul Manaf, mengikuti kegiatan di Command Center Diskominfo Batola.

Sedangkan pimpinan SKPD, para camat se-Batola, Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, termasuk perwakilan organisasi dan tokoh masyarakat hanya mengikuti kegiatan di ruang kerja masing-masing.

Prosesi pembukaan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan laporan panitia, sambutan Kepala Bappeda Provinsi Kalsel melalui Sekretarisnya Rahmiyati JP, Sambutan Ketua DPRD Batola Saleh, hingga sambutan Bupati Batola Hj Noormiliyani AS sekaligus membuka kegiatan.

Musrenbang kali ini juga berisi penyampaian rancangan RKPD dari Kepala Bappelitbang Batola H Zulkifli Yadi Noor, diskusi peserta, serta penandatanganan berita acara kesepakatan dari Bupati Hj Noormiliyani AS, Ketua DPRD Saleh, dan Pj Sekda H Abdul Manaf.

Bupati Hj Noormiliyani menyatakan, rancangan RKPD Tahun 2022 yang disusun saat ini merupakan perencanaan pembangunan di tahun kelima atau tahun terakhir periode pembangunan jangka menengah daerah dalam masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati H Rahmadian Noor.

Untuk itu ia menekankan, berbagai kebijakan, strategi, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan harus benar-benar diformulasikan secara cermat, mengingat tahun 2022 merupakan tahun penyempurnaan yang diharapkan dapat memberikan manfaatnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Di kesempatan musrenbang ini, mantan Ketua DPRD Provinsi Kalsel itu, juga menyinggung RPJMD 2017-2022 sesuai Perda Batola Nomor 2 Tahun 2018, Visi Batola Setara, RKPD Tahun 2022, pandemi Covid-19, hingga upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terkait itu, RKPD yang disusun, lanjutnya, menawarkan 5 prioritas pembangunan yang selaras dan sinkron dengan prioritas pembangunan nasional dan Provinsi Kalsel seperti peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur sarana dan prasarana publik yang mendukung pemulihan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Selain itu, sinergitas pelayanan publik bagi terciptanya pemantapan dan pemerataan akses pelayanan juga menjadi prioritas di samping peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas hidup masyarakat.

Serta memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya alam dan lingkungan di samping peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui upaya intensifikasi dan diversifikasi usaha guna tercapainya produktivitas serta hilirisasi produk pertanian secara luas.

Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Fajar Desira melalui Sekretarisnya Rahmiyati JP mengutarakan, Musrenbang diharapkan semua pemangku kepentingan dapat bersinergi dan saling mendukung untuk menghasilkan kegiatan pembangunan yang mampu mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat serta pencapaian target-target daerah.

Sebagaimana diketahui bersama, sebut Kepala Bappeda Provinsi Kalsel, pandemi masih melanda dan pasien terkonfirmasi juga masih belum menunjukan tanda-tanda berakhir. Masalah lain yang terjadi di tahun ini, lanjutnya, Kalsel juga mengalami bencana banjir di 11 kabupaten/kota dengan total korban terdampak kurang lebih 620 ribu jiwa.

Dari kondisi ini, harapnya, perencanaan daerah ke depan supaya lebih baik dalam melaksanakan investigasi bencana dan pengelolaan lingkungan hidup meskipun secara umum kesejahteraan masyarakat semakin membaik sesuai data IPM yang terus mengalami peningkatan namun akibat pandemi pertumbuhannya kontraksi hingga minus 1,81 kendati masih lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi nasional yang minus 2 lebih.

Fajar menambahkan, pandemi juga memicu jumlah pengangguran dan jumlah orang miskin di Provinsi Kalsel pada tahun 2020 dengan terjadi penambahan 4,83 persen. Namun demikian, ia masih optimis tahun 2020 kinerja makro pembangunan daerah akan membaik.

Sehubungan dengan itu, ia sangat mengapresiasi daerah-daerah yang melakukan inovasi-inovasi sehingga percepatan pembangunan daerah dapat dilakukan. (prpmda/jp).